Menteri Rini dalam acara Peresmian MPP Triwulan IV dan Pemberiann Penghargaan OPSI KIPP Tahun 2025, Senin, (15/12/2025).
JAKARTA – Ekosistem pelayanan publik yang baik terus diupayakan agar dapat terwujud di seluruh instansi pemerintah. Upaya transformasi tata kelola pelayanan publik diarahkan untuk memastikan agar pelayanan dari pemerintah hadir lebih dekat, lebih mudah, dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Transformasi ini dilakukan diantaranya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta peciptaan inovasi pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan dari implementasi MPP dan inovasi ini diperlukan penguatan agar dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Upaya penguatan ini tentunya bermuara pada satu tujuan yakni, meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena pelayanan public adalah wajah nyata pemerintah ada di daerah. Ketika layanan diberikan secara cepat, adil, transparan, tentunya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin tumbuh.,” ungkap Menteri Rini dalam acara Peresmian MPP Triwulan IV dan Pemberian Penghargaan OPSI KIPP Tahun 2025, Senin, (15/12/2025).
Penguatan MPP dan inovasi pelayanan publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem pelayanan publik. Terdapat enam arah penguatan oleh instansi pemerintah guna implementasi MPP dan inovasi pelayanan publik berjalan secara konsisten dan terukur.
Pertama, pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan MPP dan pengembangan inovasi pelayanan publik agar adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kedua, penguatan penerapan omnichannel layanan, khususnya pada MPP, sebagai strategi penyampaian layanan yang inklusif.
Penguatan berbagi data antar layanan menjadi langkah selanjutnya dalam integrasi layanan lintas instansi. Diharapkan dapat mengurangi duplikasi proses serta percepat layanan. Kemudian, replikasi dan scaling up dari praktik baik inovasi pelayanan publik, sehingga dampak baiknya dapat meluas dan merata.
Kelima, penguatan layanan yang citizen-centric dan co-creation yang menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan, sehingga bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan secara berkala guna mengukur kualitas layanan, tingkat kepuasan, serta sebagai dasar perbaikan layanan,” jelas Menteri Rini.
Pada hari ini, Menteri Rini berkesempatan untuk meresmikan 9 MPP secara persama yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimatan, dan Sulawesi. Dengan bertambahnya MPP, maka jumlah MPP saat ini menjadi 305 MPP di seluruh Indonesia.
MPP yang telah hadir di berbagai daerah ini menjadi wajah integrasi layanan pemerintah untuk menghadirkan layanan terpadu, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Menteri Rini juga mendorong MPP sebagai pusat integrasi pelayanan yang berkelanjutan melalui model omnichannel agar MPP menjadi ruang layanan publik yang ramah, adil, dan melayani semua.
Kehadiran MPP di sembilan daerah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Apresiasi kepada sembilan pemerintah daerah yang telah membangun dan mengoperasikan MPP serta mendorong agar keberadaan MPP dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” lanjut Menteri Rini.
Inovasi pelayanan publik juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari transformasi pelayanan publik. Melalui inovasi, terdapat perbaikan pelayanan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan relevan serta menjadi solusi atas permasalahan yang ada.
Melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025, telah terpilih 28 inovasi terbaik yang ditetapkan sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI). Inovasi terbaik ini menunjukkan kematangan, relevansi, dampak nyata bagi masyarakat serta terpilih dari 3.051 proposal inovasi yang terdaftar pada KIPP tahun 2025.
Menteri Rini menyampaikan ke-28 inovasi ini merepresentasikan solusi nyata pada sektor-sektor strategis nasional berdasarkan kategori KIPP. Inovasi-inovasi ini juga hadir sebagai solusi, bukan hanya sebatas ide, yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.
“Semoga 28 inovasi ini tidak hanya berhenti setelah mendapat penghargaan, tetapi bisa berkelanjutan. Saya berharap inovasi-inovasi yang sangat baik ini tentunya bisa terus berkelanjutan,” lanjutnya.
Kementerian PANRB akan terus mendorong dan menciptakan bagaimana layanan publik itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran MPP bukanlah hanya sekadar gedung, dan lahirnya inovasi pelayanan publik bukan sekadar aksi, melainkan memastikan kehadiran negara terasa dalam setiap layanan yang diterima masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, inklusif, dan berdampak.
“Mari kita jaga semangat perubahan, dan bersama-sama memastikan bahwa setiap langkah reformasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Menteri Rini.(ald/HUMAS MENPANRB)
MPP yang diresmikan
MPP Kabupaten Aceh Barat
86 Jenis Layanan dari 19 Instansi
MPP Kabupaten Batu Bara
128 Jenis Layanan dari 18 Instansi
MPP Kabupaten Bintan
221 Jenis Layanan dari 11 Instansi
MPP Kabupaten Batang Hari
97 Jenis Layanan dari 14 Instansi
MPP Kabupaten Way Kanan
930 Jenis Layanan dari 11 Instansi
MPP Kabupaten Cianjur
31 Jenis Layanan dari 9 Instansi
MPP Kabupaten Balangan
89 Jenis Layanan dari 19 Instansi
MPP Kabupaten Malinau
60 Jenis Layanan dari 10 Instansi
MPP Kabupaten Buol
30 Jenis Layanan dari 9 Instansi
Outstanding Public Service Innovations KIPP Tahun 2025
A. Kelompok Umum
1. Kategori Pelaksanaan Program Makan Bergizi
- Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT): Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship untuk Ketahanan Gizi Keluarga – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING) – Pemerintah Kabupaten Lumajang
2. Kategori Pelaksanaan Program Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Reaktor Biodiesel Hybrid – Kementerian Pertanian
- Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen – Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim
- LOCAFEED Community (LFC) – Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE) – Pemerintah Kota Madiun
4. Kategori Pemberantasan Kemiskinan
- Bulik Manis Idaman Nelayan (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan) – Kementerian Kelautan dan Perikanan
- FastDuk (Solusi Cepat Layanan Adminduk) – Pemerintah Provinsi Aceh
- Hari Belanja Cantik ke Pasar Tradisional dan UMKM – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
5. Kategori Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
- Bina Bos Panen (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen – Kementerian Kelautan dan Perikanan
- HETERO SPACE (House of Entrepreneurs, Technology-driven Ecosystem, Resource Optimization, Supportive Programs, Accessible Network, Collaborative Environment) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- KPBU APJ – Pemerintah Kabupaten Madiun
6. Kategori Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
- Layanan Rehabilitasi Narkotika Responsif Anak Melalui Program SERASI – BERJAYA, SINARI SEKOLAH (Sekolah & Rehabilitasi Terintegrasi-Belajar Kelompok Teman Sebaya, dan Skrining & Asesmen Narkotika Terintegrasi di Sekolah) – Badan Narkotika Nasional
- SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- Serving THE Villager – Pemerintah Kabupaten Bintan
7. Kategori Penyediaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- Digitalent Mobile – Kementerian Komunikasi dan Digital
- Goker Wangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
8. Kategori Penyediaan Pelayanan Kesehatan
- NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan) – Kementerian Dalam Negeri
- e-Va Centil (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Puspa Hunting (PUSKESMAS PANEKAN HUNTER TB STUNTING) ‐ Pemerintah Kabupaten Magetan
9. Kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik
- Satu Lahir Lima Terbit Memberikan Banyak Harapan – BPJS Kesehatan
- Open Data Jabar – Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
- Baca Meter Mandiri – Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
B. Kelompok Replikasi
- Pojok Wani: Modernisasi Lelang KPKNL Surabaya Melalui Digitalisasi dan Integrasi Layanan Pra-Pasca Lelang yang Mudah, Cepat serta Transparan – Kementerian Keuangan
- PINTERES (Pusat Informasi Terpadu dan Responsif) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Peduli Kampung ASI (PEDULI KASI) – Pemerintah Kabupaten Bantaeng
