Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara virtual, Senin (13/09).
JAKARTA – Kepemimpinan digital atau digital leadership diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Hadirnya pemimpin digital dapat mendorong percepatan transformasi di dalam organisasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk melakukan transformasi teknologi, seorang digital leader harus mampu menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, digital leader juga harus mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan unsur organisasi atau stakeholder lain untuk menemukan solusi.
"Digital leader juga mempunyai tanggung jawab dalam membimbing dan menginisiasi rekan kerjanya agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital,” jelas Menteri Tjahjo dalam Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara virtual, Senin (13/09).
Dengan hadirnya kepemimpinan digital, maka pemimpin mampu untuk mendayagunakan aset digital yang dimiliki oleh pegawainya untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Pemimpin digital juga dapat memanfaatkan teknologi digital yang dihubungkan dengan proses bisnis masing-masing instansi pemerintah dalam melakukan transformasi layanan.
Digital leadership atau yang dikenal juga dengan sebutan e-Leadership merupakan kepemimpinan digital yang timbul akibat dari berkembangnya lingkungan berbasis elektronik atau e-Environment. Terdapat empat karakteristik yang membedakan kepemimpinan biasa dengan e-Leadership. Pertama, terkait dengan kemampuan komunikasi, dimana digital leader telah mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan perangkat media sosial untuk terus terkoneksi dengan anggota di dalam maupun luar organisasi.
Karakteristik kedua, digital leader harus mampu memiliki kemampuan berpikir dan bekerja sama tanpa adanya batasan waktu, ruang, dan rintangan budaya dimana pengawasan dan interaksi tatap muka tidak lagi diperlukan. Kemudian ketiga, digital leader juga memiliki kemampuan dalam memantau dan mengelola pekerjaan dengan efektif secara virtual.
Karakteristik keempat yang membedakan pemimpin biasa dengan digital leader adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut penyesuaian perubahan yang berjalan dengan cepat agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.
“Digital leader harus dibentuk dengan pola pikir dan kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk menjaga hubungan antar-anggota dan antar-tim. Suatu tantangan tersendiri juga bagi digital leader untuk mengelola generasi yang berbeda, generasi milenial dan baby boomers dalam satu organisasi agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai,” lanjutnya.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga menyampaikan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam proses bisnis pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah. Pemanfaatan teknologi digital diwujudkan dalam transformasi layanan publik. Agar tetap dapat mengikuti perubahan dan tetap memberikan pelayanan prima, kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk dalam transformasi digital ini.
Disampaikan juga bahwa untuk dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi digital ini dilakukan dalam empat tahap. Pertama, kesadaran atau awareness untuk melakukan perubahan dengan memahami teknologi. Tahap dua, menyusun strategi dan rencana aksi terkait dengan teknologi yang cocok untuk digunakan dalam proses transformasi digital.
Selanjutnya, tahap memiliih sumber daya manusia yang tepat untuk menyukseskan perubahan teknologi yang dilanjutkan dengan perubahan budaya kerja berbasis teknologi. Tahap terakhir adalah perubahan digital yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dengan komunitas digital.
Menutup sambutannya, Tjahjo juga mengatakan bahwa nilai dasar BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa menjadi salah satu strategi untuk seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghadapi era transformasi digital yang sedang berlangsung. “Melalui pelatihan DLA ini, diharapkan kapasitas pemimpin di instansi pemerintah dapat menjadi digital leader dan mampu menginisiasi serta mendorong perubahan menuju transformasi digital sehingga daya saing Indonesia juga dapat meningkat,” tutupnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
