JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemerintahan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam Konferensi Etika Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pra Konferensi I yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) di Hotel Borobudur, Jakarta (Rabu, 5/4).
“Nilai-nilai etika pemerintahan harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan. Inilah yang menjadi policy guidance (pedoman kebijakan) tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan,” ujar Menteri Asman.
Semakin kompleksnya masalah-masalah pemerintahan dan dinamika yang terjadi menuntut kemampuan pemerintahan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. “Fungsi pelayanan harus ditingkatkan penyelenggara pemerintah agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani,” jelas MenPANRB.
Untuk itu, Menteri Asman minta agar etika politik dan pemerintahan diterapkan secara konsisten dan konsekuen, sehingga Pelanggaran etika harus dipahami sebagai tabu yang tak boleh dilakukan, serta kepercayaan publik terhadap para pejabat publik tetap terjaga.
Dengan mengedepankan etika sebagai standar perilaku tinggi di kalangan penyelenggara negara, lanjut MenPANRB, baik bagi para politisi maupun birokrat, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemerintah dengan ASN yang yang profesional dan terpercaya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan perlunya pembina penerapan etika di pemerintahan. “Saat ini seluruh instansi pemerintah, sosial, profesi maupun politik sudah memiliki kode etik, namun penerapannya belum maksimal karena belum terintegrasi dan belum dilakukan pengawasan intensif secara resmi dari pihak pemerintah sendiri,”ujar Prof. Jimly.
Oleh karena itu, Ketua DKPP meminta agar MenPANRB selaku pembina dan pemegang kebijakan aparatur sipil negara dapat menjadi inisiator penerapan etika penyelenggara pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Indonesia yang berintegritas dan memiliki kepercayaan penuh dari publik.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, serta perwakilan dari Komisi Yudisial, LIPI, BNSP, KPPU, serta instansi pemerintah pusat. (arl/ Humas MenPANRB)
