Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam Lokakarya Model Inovasi Pelayanan Publik Melalui Kaji Cepat dan Penjajakan Potensi Inovasi Pelayanan Publik, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/09).
KUPANG – Reformasi birokrasi pelayanan publik memiliki peran yang krusial dalam mendorong tumbuhnya inovasi secara berkelanjutan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi tiga langkah untuk mewujudkan target tersebut, yakni penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan.
Tiga langkah itu dijelaskan oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam Lokakarya Model Inovasi Pelayanan Publik Melalui Kaji Cepat dan Penjajakan Potensi Inovasi Pelayanan Publik, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/09).
Dijelaskan, penciptaan inovasi sebagai upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta mengimplementasikan gagasan inovasi. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu pengembangan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas dan menyebarluaskan atau mereplikasi inovasi. Terakhir, pelembangaan. “Ketiga, yakni pelembagaan sebagai upaya penguatan inovasi secara berkelanjutan,” jelas Ajib.
Inovasi pelayanan publik harus tumbuh seiring dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Menurutnya, inovasi pelayanan publik juga sebagai terobosan guna mengakselerasi percepatan reformasi birokrasi.
Kementerian PANRB sebagai instansi pembina pelayanan publik telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong birokrasi melakukan penciptaan inovasi, seperti melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Kegiatan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014 ini, bertujuan untuk membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dan memberikan apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Domu Warandoy menyampaikan, United States Agency for International Development (USAID) ERAT memberikan dukungan program bagi NTT pada tahun 2022. Salah satu fokusnya adalah inisiatif daerah untuk mengungkit peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menurunnya angka kemiskinan melalui inovasi pelayanan publik. Hal ini selaras dengan KIPP yang mendorong munculnya one agency one innovation. “Lahirnya inovasi sebagai perbaikan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ungkapnya.
Senada dengan Domu, Kepala Biro Organisasi Provinsi NTT Fluori Rita Wuisan menambahkan KIPP dibutuhkan untuk mendorong kreativitas penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan, melalui lokakarya ini dapat menghasilkan role model inovasi pelayanan publik di daerah.
“Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor guna menjaga hubungan stakeholders dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik,” tuturnya.
Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan sejak 12 hingga 14 September 2022. Adapun kegiatan ini, dimaksudkan untuk melakukan kaji cepat dan penjajakan potensi inovasi pelayanan publik di tingkat Provinsi NTT dan 5 kabupaten wilayah kerja USAID ERAT yaitu Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Belu dan Timur Tengah Utara, serta merancang inkubasi dan platform pengetahuan inovasi pelayanan publik dan inovasi kinerja daerah di tingkat Provinsi NTT dan 5 kabupaten wilayah kerja USAID ERAT tersebut. (fik/HUMAS MENPANRB)
