Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati memberikan cinderamata kepada Vice President of Department of Global ICT Cooperation National Information Society Agency Republik Korea Lee Jaeho.
JAKARTA – Transformasi digital di Indonesia harus segera dilakukan, terlebih hal tersebut masuk dalam tiga sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia yaitu arsitektur kesehatan dunia, transisi energi, dan transformasi digital. Sektor transformasi digital sendiri tidak terlepas dari peranan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati menyampaikan perkembangan SPBE di tanah air tidak terlepas dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB dengan Republik Korea serta National Information Society Agency (NIA) melalui wadah Digital Government Cooperation Center (DGCC).
“Pembentukan e-GCC dan DGCC telah memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan SPBE Indonesia melalui proyek kerja sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta konsultasi mengenai kebijakan terkait dan langkah-langkah teknis menuju arah yang benar dalam menerapkan SPBE,” katanya saat membuka kegiatan Kick-off Meeting DGCC Project 2022, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (16/08).
Disampaikan proyek kerja sama yang sudah terjalin diantaranya mencakup perumusan kebijakan umum SPBE dan peta jalan SPBE, pembangunan indeks evaluasi SPBE, pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mengadopsi arsitektur SPBE nasional, dan menginisiasi pembangunan sistem arsitektur SPBE nasional.
Selain melanjutkan proyek ditahun sebelumnya, di tahun 2022 ini DGCC juga akan berfokus pada integrasi portal pelayanan publik, membuat pedoman implementasi sistem informasi, kemudian memberikan edukasi enterprise architecture (EA), dan pembangunan kapasitas pemerintahan digital untuk aparatur sipil negara (ASN).
Lebih lanjut, Nanik mengatakan bahwa segala masukan dan rekomendasi dari para ahli diharapkan dapat mendukung pihaknya dalam penyusunan kebijakan yang tepat untuk SPBE Indonesia. Selain itu kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2016 ini diharapkan juga dapat membawa pengalaman dan manfaat yang berarti bagi kedua negara, terutama dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Republik Korea.
Pada kesempatan tersebut, Vice President of Department of Global ICT Cooperation National Information Society Agency Republik Korea Lee Jaeho menyatakan rasa semangatnya karena telah dimulainya entry meeting untuk kerja sama Korea-Indonesia Digital Government Cooperation tahun 2022. Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemicu untuk melakukan transformasi digital dengan mengembangkan digital government, serta menjadikannya kesempatan untuk memperkuat daya saing nasional.
Dikatakan, kerja sama digital government seperti DGCC memiliki peran yang penting, seperti memberikan dukungan demi kemajuan pemerintahan digital Indonesia dengan mempromosikan pilot project untuk portal layanan terintegrasi, pedoman pembuatan/pengoperasian sistem informasi dan pengembangan konten edukasi EA, serta undangan capacity building training. Disampaikan entry meeting menjadi kesempatan untuk mempromosikan kerjasama di tahun 2022, serta mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil kedepan demi hasil yang memuaskan.
“Semoga dengan adanya berbagai proyek DGCC yang didiskusikan hari ini, bisa menjadi batu loncatan untuk kemajuan pemerintahan digital Indonesia, dan juga menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan kerja sama persahabatan antara Korea dan Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, First Secretary Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Dong Hyun menyampaikan proyek kerja sama antara pemerintah Republik Korea dan Indonesia tahun ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengembangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah Indonesia kepada publik, serta memperkuat kemampuan digital para ASN. Kim juga mengatakan bahwa nilai-nilai penting yang harus dimiliki ASN Indonesia yaitu BerAKHLAK, menjadi modal untuk memperoleh kepercayaan publik.
“Saya melihat bahwa tujuh nilai yang terdapat dalam BerAKHLAK merupakan syarat utama agar pemerintah Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari SPBE bisa dicapai dengan lebih mudah dan sukses dengan diterapkannya BerAKHLAK,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kerja sama Indonesia–Korea dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dimulai sejak tahun 2016-2018 dan diperpanjang pada tahun 2019 melalui Electronic Government Cooperation Center (e-GCC), kemudian dilanjutkan kerja sama tahun 2021-2023 melalui DGCC. (byu/HUMAS MEPANRB)
