Suasana Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Gradhika Pramaja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/03).
SEMARANG – Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini hanya akan mengukur hasil dan dampak. Hal ini dilakukan untuk percepatan dampak konkrit RB sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan. Terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi sebelumnya. Namun sekarang hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.
"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai setidaknya 150 milyar rupiah per tahun yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang lebih berdampak," jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Gradhika Pramaja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/03).
Jumlah efisiensi ini merupakan perkiraan anggaran instansi pemerintah yang dihabiskan untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan untuk konsultan, rapat dan lain sebagainya. “Jadi kita akan menghilangkan tahapan penilaian mandiri pada evaluasi RB,” ujarnya.
Anas mengatakan telah meluncurkan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024 untuk mengawali babak baru pelaksanaan RB berdampak. "Saat ini pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan internal birokrasi (problem hulu) seperti birokrasi yang prosedural, berbelit, lambat, boros, dan inkompeten. Kondisi inilah yang selama sepuluh tahun terakhir coba diperbaiki melalui RB," ujarnya.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah tersebut, Menteri Anas menuturkan bahwa hasil dari RB ini terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun. "Oleh karenanya, RB perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata. Percepatan dampak RB inilah yang dilakukan melalui RB tematik," kata Anas.
Lebih lanjut, Anas menuturkan RB Tematik adalah framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah (bottleneck) tata kelola yang terkait dengan isu/program prioritas pemerintah (Presiden) agar manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
Anas menegaskan gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah sehingga birokrasi akan memberikan dampak bagi masyarakat. Pelaksanaan RB Tematik ini akan dilakukan secara nasional oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa birokrasi akan terus menghadapi tantangan sesuai perkembangan zaman. “Birokrasi tidak boleh menyerah maka reform-nya yang mesti dilakukan. Buat kami yang penting integritas dulu,” ujarnya.
Ganjar berkomitmen bahwa pengentasan kemiskinan harus benar-benar dilakukan dengan serius. “Mari kita gali sumber daya kita di luar APBD. Kita cari cara yang out of the box,” ujarnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
