Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kerjasama dengan akademisi untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan dengan membentuk tim di setiap provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian PANRB untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi.
Akademisi yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan Kementerian PANRB adalah tim dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIAUI) yang terdiri dari dosen dan alumni. Kerjasama tersebut menyasar pada perbaikan manajemen kinerja setiap instansi pemerintah.
Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Didid Noordiatmoko, mengatakan pihaknya akan membentuk 34 tim asistensi daerah di setiap provinsi bersama dengan akademisi untuk membangun manajemen kinerja. "Kita sudah bukan lagi menjajaki kerjasama, tapi kita sudah bekerjasama dan akan membentuk tim di setiap provinsi. Kita juga akan memulai dengan membentuk pilot project di setiap daerah," katanya di Jakarta, Rabu (18/01).
Sementara Asisten Deputi Perumusan Kebijakan, Teguh Widjinarko, menjelaskan bahwa agenda besar yang diusung oleh Kementerian PANRB bukan sekadar menyasar manajemen kinerja, melainkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. "Bukan hanya terkait dengan performance management, tetapi reformasi birokrasi. Nantinya tim akan terdiri dari akademisi, LSM, dan pemerintah daerah," ujar Teguh.
Pembentukan tim di setiap provinsi dan bekerjasama dengan akademisi perlu dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian PANRB khususnya Kedeputian RBKunwas untuk membina seluruh instansi pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan sasaran reformasi birokrasi berupa pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bisa segera tercapai.
Ketua Tim yang membawahi Kerjasama, Ventura, dan Hubungan Alumni FIA-UI, Andreo Wahyudi Atmoko, mengatakan pihaknya tetap menyambut optimis kerjasama tersebut untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. "Ini pekerjaan yang sangat luar biasa, sangat besar, tapi memang persoalannya pada sumber daya untuk mem-booster, bagaimana untuk membangun multiplier effect di daerah," katanya.
Sementara itu, Deputi RBKunwas M. Yusuf Ateh, menjelaskan bagaimana proses evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap instansi pemerintah. Menurutnya, berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB tidak lain ditujukan untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi.
"Evaluasi yang kita lakukan selama ini, memang kita desain untuk mendorong instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, bersih, akuntabel dan melayani. Evaluasi kami juga menbuktikan bahwa semakin rendah akuntabilitas, semakin tidak efisien," ujarnya. (ris/HUMAS MENPANRB)
