Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, dalam acara Launching CSIRT Sektor Pemerintah Pusat, di Kantor BSSN, Selasa (01/08).
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya melakukan penguatan keamanan digital, salah satunya yang tengah dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sektor pemerintah pusat. Kedepan CSIRT menjadi fondasi dalam penopang layanan digital nasional.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati, dalam acara Launching CSIRT Sektor Pemerintah Pusat, di Kantor BSSN, Selasa (01/08).
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana penguatan peran keamanan siber (cyber security). Untuk itu menjadi penting bagi pemerintah melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital,” ujarnya.
Apresiasi diberikan kepada BSSN yang berkomitmen kuat untuk mendukung perkembangan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar di tahun 2045. Dalam konteks teknologi informasi dan pemanfaatan data pemerintahan, digital trust merupakan kepercayaan yang ditempatkan pada suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi digital pihak lain dengan cara yang menguntungkan dan melindungi mereka yang terkait dengan informasi tersebut.
Disampaikan bahwa langkah strategis digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan Arsitektur SPBE telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kebijakan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam penguatan keamanan informasi, selain juga penguatan aspek lainnya seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan digital terintegrasi.
Arsitektur SPBE nasional akan mengakselerasi implementasi keamanan siber. Domain keamanan berperan sebagai penopang dalam memperkuat operasional infrastruktur TIK, interoperabilitas aplikasi, serta data dan informasi, untuk menciptakan layanan digital pemerintah yang aman dan tepercaya, melalui layanan kriptografi dan CSIRT.
Sejalan dengan langkah tersebut, dalam proses melakukan transformasi digital di pemerintahan, pihaknya juga mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di berbagai negara. Seperti pemerintah Inggris untuk melakukan transformasi digital dimulai dengan terbentuknya Arsitektur Digital Government atau dikenal dengan nama The Cross-Government Enterprise Architecture pada tahun 2005, serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia. Karakteristik transformasi digital yang dilakukan memiliki keunggulan terintegrasi dan simpel.
Sementara, transformasi digital di Estonia dilakukan dengan berfokus pada dua hal, yakni peningkatan kapabilitas SDM digital, tidak hanya dilakukan kepada seluruh ASN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Kemudian penyediaan infrastruktur TIK secara masif sehingga akses internet bukanlah menjadi hambatan.
“Peran sentral dan strategis BSSN untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui ketahanan dan kehandalan keamanan informasi, menjadi sangat penting untuk mencapai Kedaulatan Digital Indonesia," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan peluncuran CSIRT merupakan upaya kesiapsiagan dalam mengamankan ruang siber. CSIRT sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan instansinya.
“CSIRT merupakan bagian penyelenggaraan teknologi informasi. Oleh karenanya CSIRT dapat berada pada unit kerja atau dinas yang memiliki kewenangan penyelenggaraan layanan TI di suatu organisasi,” katanya.
Adapun fungsi CSIRT adalah memberikan layanan relatif berupa koordinasi insiden, triase insiden, serta resolusi insiden. Fungsi lain yakni memberikan layanan proaktif seperti mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi serta audit keamanan informasi. Kemudian juga memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan seperti konsultasi, cyber drill, dan pelatihan atau workshop. (byu/HUMAS MENPANRB)
