Menteri Syafruddin saat memberikan sambutan dalam acara Asistensi Pelaksanaan RB dan SAKIP Kemenhan, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (15/07).
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semakin serius dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memberi saran penguatan reformasi birokrasi bagi Kemenhan. Salah satunya adalah mengusulkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenhan yang ahli di bidang informasi teknologi untuk menangkal serangan siber.
Menteri Syafruddin menegaskan, ancaman dunia saat ini mulai bergeser dari ancaman perang fisik ke perang siber. “Menghadapi perkembangan ancaman siber, Kemenhan memerlukan tenaga profesional, salah satunya ahli IT yang dapat diusulkan dalam rekrutmen CPNS,” ujar Menteri Syafruddin dalam acara Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (15/07).
Ke depan, fokus pemerintahan Indonesia adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kementerian dibawah pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu ini disarankan agar menyusun prioritas usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tenaga teknis berkeahlian spesifik yang sesuai dengan core business pada bidang pertahanan.
Saran kedua yang dijelaskan mantan Wakapolri ini adalah, menguatkan area terpenting reformasi birokrasi, yakni Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kemenhan dalam tiga tahun terakhir mendapat predikat B. Dengan adanya asistensi ini, diharapkan nilai SAKIP Kemenhan akan membaik di tahun berikutnya.
Ketiga, adalah menghadirkan wujud nyata reformasi birokrasi ke seluruh pelosok Indonesia untuk itu dibangunlah Unit Kerja Pelayanan Percontohan Zona Integritas. Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan mengusulkan tiga unit untuk diusulkan sebagai percontohan nasional.
Saran kempat, sejalan dengan prinsip open government, pemerintah melibatkan seluruh masyarakat serta stakeholder terkait untuk mewujudkan reformasi secara total dan berkelanjutan. Maka, manajemen kinerja perlu menyatukan tiga faktor, yaitu sasaran strategis, kemampuan pertahanan, dan ketersediaan anggaran, melalui penguatan nilai kualitas indikator kinerja utama yang sejalan dengan blue print pembangunan kinerja kementerian yang berorientasi pada Indonesia Emas 2045.
Kelima, birokrasi Kemenhan harus efektif dan efisien dalam membangun kebijakan pertahanan, desain strategi pertahanan, dan tata hubungan kerja yang sinergis dengan TNI atau alat negara lainnya dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat. Terakhir, mengintegrasikan seluruh pola kinerja dengan perkembangan teknologi yang semakin modern.
Menteri Syafruddin berharap, reformasi birokrasi di Kemenhan akan mendorong terwujudnya ketahanan ideologi bangsa, pertahanan yang tangguh, tegaknya kedaulatan negara atas yurisdiksi perbatasan darat, laut, dan udara, serta modernisasi alutsista yang memenuhi standar minimum essential force. Terwujudnya industri strategis nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan pembangunan, juga menjadi hal yang dihasilkan dari reformasi birokrasi.
“Mari berjuang melalui reformasi birokrasi, mengubah kinerja yang lebih efektif, efisien, profesional, dan akuntabel melalui penerapan SAKIP dan Zona Integritas, untuk melayani dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Menteri Syafruddin.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, ada tiga kunci dalam mereformasi birokrasi. Pertama adalah komitmen pimpinan yang diikuti oleh seluruh jajaran dibawahnya.
Kunci kedua, jelas Ateh, yakni melakukan asistensi dan bimbingan dengan Kementerian PANRB. Terakhir, adalah niat dari setiap pegawai dalam melaksanakan tugas yang didasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. “Targetnya, tahun 2020, nilai SAKIP Kemenhan harus diatas 75 atau predikat BB,” pungkas Ateh. (don/dit/HUMAS MENPANRB)
