Perlu Desain Ulang Kelembagaan Pemerintah Pusat

fShare

Tweet

JAKARTA – Sebelum terbentuknya kabinet baru tahun 2014-2019, pemerintah perlu membuat kajian mengenai perlunya mendesain kembali kelembagaan pemerintah pusat. Pasalnya, meski sudah banyak urusan yang diserahkan ke daerah, tapi birokrasi di pusat tetap tambun.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang ada. “Menjadi tugas kita bersama untuk membuat kajian ini agar menjadi sebuah produk, yang dari sisi akademik dan normatifnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rini dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas Penyiapan Tatanan Kelembagaan Pemerintah Pasca 2014 di Kementerian PANRB, Senin (01/07).

Postur kelembagaan pemerintah pusat sejumlah 34 Kementerian, 29 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Sedangkan Lembaga Non Struktural (LNS) yang pada tahun 2007 sebanyak 87, pada tahun 2012 membengkak menjadi 135 LNS. Jumlah  itu terlalu besar dan tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi maupun otonomi daerah.

Lebih dari itu, masih banyak pembagian wilayah tugas dan fungsi antara Kementerian, LPNK, dan LNS yang tumpang tindih. “Ada sekitar 120 K/L/LNS yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih,” ujar Rini.

Saat ini Kementerian PANRB sedang dalam tahap mengevaluasi organisasi K/L yang menjadi prioritas tahun 2012-2013. “Dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan evaluasi seluruh K/L sebagai rencana jangka pendek, kemudian untuk jangka panjang, kami akan memetakan kelembagaan pemerintah pusat menuju porsi yang ideal,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Anwar Sanusi mengungkapkan, tambunnya birokrasi tersebut membawa konsekuensi banyaknya jabatan struktural. Di kementerian terdapat 19.478 jabatan struktural, sedangkan pada LPNK terdapat 5.020 jabatan struktural.

Menurut Anwar, untuk mendesain kelembagaan pemerintah pusat pada kabinet tahun 2014-2019, perlu menata ulang atau merancangnya berdasarkan amanat konstitusi, hubungan antara pusat dan daerah, dinamika lingkungan strategis, serta perkembangan berbagai isu terkait dengan governance. (bby/HUMAS MENPANRB)

Perbandingan dengan negara lain

KABINET RI DARI WAKTU KE WAKTU

* anggota kabinet

* presidium