BANJARMASIN - Banyak Daerah kebingungan menghadapi kegiatan pemerintah pusat di daerah, yang terkesan pelaksanaannya kurangnya koordinasi. Untuk itu mereka mengharapkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
Hal itu diuangkapkan oleh Kepala BKD Luwu Utara Jumail M., salah seorang peserta Asistensi Pelaksanaan RB Daerah Regional III, (wilayah tengah) dari 12 provinsi, Kabupaten/Kota yang diusulkan sebagai pilot project reformasi birokrasi daerah, di Banjarmasin, (29/04).
Dia mengambil contoh kegiatan dari Kementerian PANRB, yang dilaksanakan oleh masing-masing kedeputian dengan waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain. “Kalau bisa pelaksanaan kegiatan di daerah disinergikan, untuk penghematan pembiayaan. Sebab yang diundang orangnya itu-itu juga, seperti BKD, Bagian Organisasi, dan Inspektorat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Inspektur Provinsi Kalsel, Utgara Budhi, yang menyatakan sering kebingungan dan kerepotan. “Banyak sekali kegiatan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Dikatakan, Kementerian PANRB sendiri sedang gencar-gencarnya melaksanakan pencanangan Zona Integritas, workshop PMPRB daerah, sosialisasi pembinaan kepegawaian, SOP dari Deputi Tatalaksana, serta sejumlah kegiatan dari Kedeputian Pelayanan Publik.
Menanggapi itu, Asdep Program dan RB Teguh Wijianarko mengatakan bahwa , Kementerian PANRB sudah melakukan sinergi kegiatan. “Contohnya, seperti kegiatan sekarang ini melibatkan Kedeputian Kelembagaan, SDM Aparatur, Tatalaksana, Pelayanan public, dan Waskun,” ujarnya.
Namun diakuinya, untuk kegiatan lain memang perlu berkoordinasi ulang, kata Teguh Wijianarko. (swd/ HUMAS MENPANRB).
