Suasana peresmian MPP Kota Bandung, di Kota Bandung Jawa Barat,, Selasa (23/08).
BANDUNG – Keseriusan pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik semakin dirasakan masyarakat. Kali ini upaya tersebut dibuktikan dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung.
MPP Kota Bandung merupakan MPP ke-64 di Indonesia dan menjadi yang ke-8 di Provinsi Jawa Barat. MPP ini diresmikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mewakili Plt. Menteri PANRB Moh. Mahfud MD bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, di Kota Bandung, Selasa (23/08).
“Kota Bandung merupakan daerah dengan sejuta pesona dan terkenal dengan julukan Paris van Java karena keindahannya. Maka dengan adanya MPP ini, pesonakanlah masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Mahfud MD dalam sambutannya secara virtual pada peresmian MPP Kota Bandung.
Mahfud menjelaskan MPP merupakan bentuk nyata kehadiran negara sebagai rumah penghubung dengan masyarakat. Pelayanan yang terdapat di MPP merupakan bentuk kolaborasi pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya.
“Melalui kehadiran MPP, kita berupaya mengubah wajah lama birokrasi yang berbelit-belit menjadi wajah baru birokrasi yang lebih modern dan humanis, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Mahfud berharap dengan kehadiran MPP ini agar tidak ada lagi ego sektoral dan lebih mengutamakan budaya collaborative governance. Kolaborasi tersebut akan mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi pada Wali Kota Bandung beserta jajaran yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam melakukan pembentukan dan pengembangan MPP Kota Bandung. Mahfud meminta seluruh jajaran pimpinan untuk terus mendorong seluruh pihak dan ikut berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di MPP.
“Dengan hadirnya MPP, menjadi titik balik bagi kita semua untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Bandung,” pungkasnya.
Apresiasi yang sama juga diberikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada Wali Kota Bandung. Uu berharap inovasi pelayanan publik yang dilakukan tidak berhenti sampai disini namun dapat terus dikembangkan. "Intinya kita harus memberikan pelayanan prima, mudah, murah, mudah, dan bisa dirasakan masyarakat," ujar Uu.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penyelenggaraan MPP merupakan salah satu upaya inovasi sekaligus langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk menjamin kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi dan mengurus perizinan.
Salah satu kunci dari efektivitas kehadiran MPP ini adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan dihadirkan untuk memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.
"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, khususnya Kota Bandung. Mal Pelayanan Publik ini memberikan kepastian orang berusaha dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi," kata Yana. (kar/HUMAS MENPANRB)
