JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengadakan pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (09/01). Yuddy disambut oleh Ketua DPR RI Setya Novanto serta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.
Yuddy datang untuk memenuhi undangan Pimpinan DPR RI dan bentuk ketaatan pada konstitusi. “Saya datang atas undangan Pimpinan DPR. Saya hadir sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi dan bentuk penghormatan pemerintah yang dipimpin Presiden kepada lembaga legislatif DPR,” ujar Yuddy.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Yuddy didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji serta Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini.
Usai pertemuan, Yuddy mengaku pihaknya mendapatkan banyak masukan terkait dengan penataan organisasi lembaga Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR sesuai dengan amanat UU MD3. “Kami mendapatkan masukan penataan organisasi dalam perspektif DPR yang sangat inspiratif dan sangat membantu pemerintah melaksanakan program-program pemerintah ke depan,” tutur Yuddy saat jumpa pers.
Selain itu, Kementerian PANRB juga mendapatkan masukan dan pertanyaan mengenai nomenklatur pemerintahan yang baru tentang bagaimana kemitraan antara kementerian dengan organisasi kelengkapan yakni komisi-komisi yang ada di DPR RI.
Menurut Yuddy, saat ini nomenklatur pemerintahan yang baru sudah selesai dan tinggal menunggu penandatangan Peraturan Presiden. “Seluruh Menteri Kabinet Kerja siap untuk dipanggil ke DPR kapan saja. Presiden dan Wakil Presiden membberikan apresiasi yang tinggi kepada DPR. Sebagai mitra yang sangat baik pemerintah siap bekerja sama membangun komunikasi yang sebaik-baiknya atara eksekutif dan legislatif bagi kepentingan bangsa dan negara,” ungkap nya.
Disamping itu, Kementerian PANRB juga mendapatkan masukan tentang program-program reformasi birokrasi sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi sehingga ke depan tidak banyak lagi pejabat yang ditangkap KPK.
Disinggung juga bahwa DPR menyampaikan kritiknya mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri PANRB mengenai pembatasan penggunan fasilitas non pemerintah. “Pak Fadli Zon menyampaikan amanat konstituennya dari Kabupaten Bogor. Itu sudah kami terima dan kaji lebih lanjut,” ungkap Yuddy.
Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sinyal, DPR dan pemerintah bersama-sama ingin memajukan Indonesia. “Mari kita bersinergi bersama atara pemerintah dan DPR,” ajak Setya. (rr/ HUMAS MENPANRB)
