Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, dan Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto saat meresmikan MPP Kab. Kendal, Jawa Tengah, Rabu (02/06).
KENDAL – Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak hanya berisi loket dari instansi pemerintah. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, perusahaan start-up seperti Grab, GoJek, dan Tokopedia turut terlibat mengisi pelayanan di MPP Kabupaten Kendal. Keterlibatan perusahaan start-up raksasa di MPP ini adalah pertama kalinya di Indonesia.
Bergabungnya perusahaan digital ini akan membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Karena kuncinya bagaimana Kendal mendatangkan investor dari dalam maupun luar untuk berkembang disini. UMKM harus jadi ikon di Kendal," ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat peresmian MPP Kab. Kendal, Jawa Tengah, Rabu (02/06).
Terlebih dengan ditentukannya Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kehadiran MPP dapat semakin mempermudah perizinan dan investasi yang akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi.
Kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan besar tersebut, diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Kabupaten yang saat ini dipimpin oleh Dico M. Ganinduto diharapkan unggul dalam sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi (high tech products/HTP), dan pada aplikasi khusus serta logistik yang berbasis Industri 4.0. Kendal yang juga merupakan kawasan industri ini diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp72 triliun dan 20.000 tenaga kerja hingga tahun 2025.
Keunggulan lainya adalah adanya layanan cetak mandiri yang meliputi cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan layanan lainya dari DPMPTSP. Layanan itu meliputi penerbitan surat izin industri rumah tangga, surat izin penelitian, dan penerbitan kartu pengawasan trayek.
Menteri Tjahjo mengungkapkan, daya tarik MPP berada pada kenyamanan pelayanan yang didukung oleh fasilitas pelayanan, termasuk untuk kaum rentan. Fasilitas pelayanan, desain, dan tata ruang MPP, dimulai dari luar gedung hingga bagian dalam gedung dapat menciptakan perasaan yang menyenangkan bagi pengguna layanan.
Fasilitas yang lengkap dan memadai ini bertujuan agar masyarakat, pelaku usaha, serta investor, merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Kendal. "MPP harus jadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana proses perizinan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah demi menarik investor," tegasnya.
Jumlah instansi yang tergabung dalam MPP Kendal sebanyak 26 instansi berasal dari pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta tiga instansi swasta. Sementara jenis layanan yang tersedia di MPP Kendal adalah 308 layanan.
Dukungan terhadap pengusaha lokal dan investor pun diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baginya, Kendal adalah kabupaten yang strategis untuk berbagai industri.
Pemprov Jawa Tengah berusaha mendorong produktivitas UMKM. Ganjar mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan agar UMKM bisa mengakses 40 persen dari APBN dan APBD. "Tapi ternyata UMKM-nya belum siap, maka harus kita paksa, setelah itu kita training sedikit," ungkap Ganjar.
Ganjar mengimbau pengelola MPP hingga industri besar untuk menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM. Ia berpesan agar masyarakat mulai berani dan bersedia menggunakan brand lokal, dalam rangka mendukung pengusaha lokal.
Sebagai penutup, Ganjar berharap MPP juga mengoptimalkan layanan pengaduan. Komplain masyarakat tentang pelayanan atau hal lainnya, diharapkan bisa dikelola pula di MPP. "Sehingga masyarakat yang ingin layanan yang terbaik, yang prima, Kendal akan bisa merespon dengan prima," pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB)
