Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada kegiatan pengarahan ASN di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Sabtu (04/02)
SERDANG BEDAGAI – Digitalisasi pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP jadi pesan utama yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada ASN di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Sabtu (04/02). Mulai dari digitalisasi budaya kerja, kompetensi, hingga struktur, harus diperbaiki oleh Pemkab Serdang Bedagai.
Dalam arahannya, Menteri Anas berpesan agar pembangunan fisik dan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Serdang Bedagai harus beriringan. Bukan berarti mengeyampingkan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, tetapi pemerintah daerah harus bisa antisipatif terhadap kebutuhan digital masyarakat modern.
"Karena rakyat itu, jalan pasti jadi indikator kepuasan. Kedepan bukan jalan, tapi infrastruktur teknologi akan jadi kebutuhan. Apa yang terjadi di luar pemerintahan sekarang sudah berubah, bagaimana digitalisasi itu sekarang menggerus dan mendisrupsi banyak hal," jelas Menteri Anas.
Penerapan SPBE tentu akan membawa efisiensi dari berbagai sisi, termasuk dalam kecepatan kerja, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga proses pelayanan. Aparatur sipil negara (ASN), menurut Menteri Anas, harus bisa beradaptasi dengan dunia digital. Menteri Anas menegaskan digitalisasi menjadi satu-satunya pilihan agar tata kelola pemerintahan semakin optimal dan berdampak bagi masyarakat.
Menteri Anas kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah, dan birokrasi harus berdampak. Kerja nyata para birokrat harus bisa diukur secara nyata.
Suasana pengarahan ASN di Kabupaten Serdang Bedagai.
Penjabaran pesan Presiden itu kemudian dituangkan Menteri Anas menjadi strategi yang disebut sebagai Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik melingkupi pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan investasi, serta mengawal program prioritas Presiden.
Berdasarkan hasil penilaian reformasi birokrasi tahun 2022, Kabupaten Serdang Bedagai meraih nilai CC. Sedangkan nilai SAKIP-nya adalah B. Artinya, masih cukup banyak hal yang harus diperbaiki oleh Pemkab Serdang Bedagai.
Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya mengungkapkan, beberapa rekomendasi diberikan Kementerian PANRB kepada jajarannya untuk perbaikan. "Beberapa rekomendasi telah dilaksanakan, diantaranya perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan berbasis kinerja, menyusun pohon masalah juga pohon kinerja, dan refocusing program, kegiatan, serta capaian kinerja, dan dialog kinerja juga telah dilaksanakan," ungkap Darma.
Darma berkomitmen meningkatkan nilai SAKIP tahun ini menjadi BB. Target lain yang ingin ia capai adalah pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan target-target yang harus dicapai, Darma akan mengoptimalkan ruang dialog kerja sebagai sarana memotivasi pegawai. "Mengarahkan dan memotivasi bawahan untuk bekerja agar lebih baik lagi," ujar Darma, dalam pengarahan yang dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN di Pemkab Serdang Bedagai. (don/HUMAS MENPANRB)
