SUMEDANG – Jumat (19/09) malam, merupakan hari yang sangat mengesankan bagi kalangan jurnalis peliput reformasi birokrasi. Malam itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar bercengkerama, bercerita, bernyanyi, dan makan tahu Sumedang dan minum bandrek bersama jurnalis beserta keluarga di Kampung Toga, sebuah tempat wisata di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Bagi mantan Wagub Aceh ini, menjalin silahturahmi merupakan salah satu kebiasaan yang tak pernah dilupakan. Tak terkecuali dengan para awak media, yang merupakan mitra dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah, serta control sosial yang sangat ampuh.
Dalam sebuah acara yang dikemas dalam Gathering Sinergi Kampanye Gerakan Reformasi Birokrasi itu, Menteri Azwar Abubakar yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dan Kepala Biro Hukum, Komuniikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman seakan menuangkan seluruh kebijakan yang telah dilaksanakans elama tiga tahun menjabat sebagai Menteri.
Dikatakan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi dari jurnalis, baik cetak, online, elektronik maupun jurnalis lintas media. “Media massa sangat ampuh dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi. Baik buruknya negeri dilihat dari perubahan pemerintahannya kearah yang lebih baik,” ujarnya.
Azwar juga mengisahkan, perjalanannya sebagai seorang arsitek. Dia mengajku pernah menjadi konsultan selama 20 tahun, wakil gubernur, Plt Gubernur, anggota DPR, kemudian dipercaya menjadi Menteri PANRB.
Profesi dan pengalamannya ternyata dapat lebih memudahkan dalam memetakan birokrasi. “Ibarat sebuah bangunan yang sudah ada fondasinya, yang masih kuat dipertahankan. Tiang, kabel, dan lain-lain yang sudah bobrok harus diganti,” ujarnya.
Bagi Azwar, selalu ada kesempatan bagi anak bangsa untuk mendapat area improvement. Bayangkan kalau pemerintah tidak reform, bagaimana nasib penduduknya? “Kalau rekrutmen dan manajemen kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sumedang ini tidak reform, bagaimana dampak bagi 1,2 juta penduduknya,” tegas Azwar Abubakar di depan beberapa pejabat teras Kabupaten Sumedang yang turut hadir di puncak sebuah bukit yang sehari-hari digunakan untuk olahraga paralayang.
Menteri PANRB yang memegang amanah reformasi birokrasi selama tiga tahun tersebut menambahkan, sebagai pejabat publik, yang terpenting adalah tekad dan berani bertindak dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh konkret, tekad besar pemerintah dalam menghilangkan tiga syarat administrative pelamar CPNS, yakni SKCK, Kartu Kuning, dan Surat keterangan Sehat. Dari tiga juta pelamar, kalau harus mengurus ketiga persyaratan setiap orang akan mengeluarkan uang sekitar Rp200 ribu. “Berarti ada penghematan sekitar enam ratus miliar rupiah,” ujarnya.
Itu belum seberapa. Dalam pelaksanaan tes, dengan sistem CAT juga akan terjadi penghematan yang sangat besar. Tidak kurang dadri 15 ton kertas yang bisa dihemat, untuk mencetak soal. Belum laghi soal waktu.
Lebih dari itu, tes CPNS dengan sistem CAT ini sangat transparan, adil, bebas dari korupsi. “Saya optimis, tes CPNS ini selain manghasilkan putera-puteri terbaik bangsa, menghilangkan KKN, juga akan meningkatkan kepercayaan publik, khususya generasi muda,” imbuhnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
