JAKARTA - Hari ketiga Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 oleh disambut antusias oleh para peserta dari 117 perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wilayah Bangka Belitung, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Aceh, dan Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono, kembali menegaskan bahwa kompetisi inovasi pelayanan publik 2016 wajib diikuti oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Inovasi adalah salah satu bagian dalam menjalankan pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (07/10)
Perwakilan dari Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh mengungkapkan, pihaknya telah melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan mengadakan safari subuh di hari libur. Tujuannya adalah untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.
"Safari subuh itu dibuat oleh Walikota langsa dengan menonjolkan keislaman, karena daerah kami yang mayoritas muslim,” ujar Kasubag Tata Laksana dan AKIP Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Langsa, Harris Gunally di sela mengikuti sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik.
Menurutnya, mekanisme safari subuh dilakukan secara bergilir dari kampung ke kampung atau desa ke desa. Melalui media ini, Walikota dapat meninjau secara langsung lokasi dan mengerti secara jelas apa yang menjadi permasalahan masyarakat dan langsung dapat menindaklanjuti keluhan tersebut.
Terkait dengan kompetisi inovasi pelayanan publik 2016, dikatakan bahwa Kota Langsa akan mengedepankan sektor kesehatan dan pendidikan. "Pelayanan kesehatan yang akan kami coba ke depannya. Kemudian perpustakaan, itu yang akan kami coba, namun kami akan lakukan evaluasi terlebih dahulu," katanya.
Harris menilai, sejumlah inovasi yang sudah di beberapa daerah selama ini sangat baik dan kemungkinan akan bisa diterapkan di Kota Langsa. "Kalau dilihat (inovasi pelayanan publik sebelumnya-red) sangat menarik. Contohnya pelayanan kesehatan di Aceh Singkil,” ucapya.
Namun demikian dia mengaku belum tahu, apakah di Langsa ada inovasi seperti itu atau tidak. Menurutnya, kalau memang ada inovasi sebelumnya yang sederhana dan cocok, akan disampaikan ke Walikota untuk diterapkan.
Lebih lanjut dikatakan, salah satu hambatan yang dialami Pemerintah Kota Langsa adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah propinsi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di daerahnya. Hal terjadi akibat lambatnya koordinasi antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten maupun kota. Selain itu, anggaran daerah juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan pelayanan kurang menyentuh pada masyarakat, selain tentunya banyak unit kerja di Kota Langsa yang perlu perubahan mindset. (ris/HUMAS MENPANRB)
