JAKARTA - Pada bagian lain pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Pemerintah menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa diwujudkan.
Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah akan lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
“Pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) pagi.
Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Presiden menegaskan, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.
Pemerintah, tegas Presiden, ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Pemerintah juga ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.
“Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik,” ujar Presiden Jokowi.
Pemerintah, lanjut Presiden, ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Ia menegaskan, walaupun IPM kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri. Pemerintah akan terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
Presiden meyakini hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. “Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa,” tegas Presiden Jokowi.
Pemerintah, lanjut Presiden, mengingikan kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, Presiden menegaskan, perlunya terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita.
Dalam bidang politik, menurut Presiden, kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. Pemerintah bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai.
Selain pembangunan ideologi dan politik, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa kita tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Kita harus mendidik anak-anak menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.
Selain itu, Pemerintah juga terus membangun kebudayaan bangsa yang ber-bhinneka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita.
Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu dan juga dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Karlina Umar Wirahadikusuma. (arl/Humas MenPANRB/Setkab)
