JAKARTA - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono tidak main-main dalam membenahi pelayanan publik, khususnya di kawasan Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Hal ini di tindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kementerian PANRB, Angkasa Pura, Bea Culai dan Imigrasi, (9/12) di Kantor kementerian PANRB.
Dalam rapat koordianasi dengan pihak Kantor Imigrasi, Bea Cukai dan Angkasa Pura, Mirawati Sudjono mengatakan perlunya duduk bersama untuk mencari solusi, karena Bandara adalah pintu gerbang masuknya investor asing ke Indonesia. Kalau pelayanan di Bandara buruk maka dampaknya akan tidak baik.
Dalam hal ini, Deputi Pelayanan Publik menyarankan agar tidak saling menyalahkan. Pihak Angkasa Pura juga harus turun tangan melihat langsung ke lapangani.“Kalau layanan publiknya buruk, tentu ini akan menghambat investor asing masuk”, ujarnya
Sementara itu, kurang makimalnya pelayanan di bandara Suta, pihak imigrasi dan Bea Cukai memberikan gambaran bahwa personil dan sarana prasarana kurang memadahi. Dicontohkan bahwa untuk pegawai bekerja salam 12 jam, dalam satu siff melayani rata-rata tiap hari sepuluh ribu pengunjung.
Seperti diberitakan sebelumnya Yuddy Chrisnandi menyempatkan blusukan ke Bandara Soetta. Ketika itu Bandara Soetta dalam keadaan mati listrik selama tiga hari, sangat mengganggu aktifitas di Bandara, akibatnya pengguna jasa bandara menjadi tidak nyaman dengan matinya aliran listrik.
Tidak hanya itu, pelayanan di kantor imigrasi juga belum maksimal, sedangkan menurut Yuddy menegaskan kantor Imigrasi ini menjadi sorotan utama Presiden, sehingga mengintruksikan langsung kepada Menteri PANRB dan Menteri Hukum dan HAM untuk meninjau langsung pelayanan di kantor Imigrasi. Di kantor Imigrasi, Yuddy mendapati banyak orang asing yang tengah antre, sementara petugas banyak yang duduk-duduk.
Terungkap dalam rapat tersebut bahwa kondisinya sarana dan prasarana kurang memadahi sudah tidak kondusif lagi karena banyak sarana di Banara dirancang tahun 80-an, tidak mencerminkan layanan modern seperti di luar negeri.
Untuk mengantisipasi masalah ini akan dilakukan rapat koordinsi di lapangan akan dilihat satu persatu persoalannya sehingga kelihatan dimana letak permasalahnnya, sehingga nanti bisa diperbaiki secara terpadu. (gin/ HUMAS MENPANRB).
