PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

25 Maret 2014 Dilihat: 3490

JAKARTA - Pengembangan pedoman evaluasi reformasi birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain kemudahan dalam implementasi di lapangan, juga kesesuaian dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Demikian antara lain dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo dalam perbincangan dengan tenaga ahli dari Common Assessment Framework (CAF) dari European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherland, Patrick Staes dan Nick Thijs.

Dalam diskusi penyempurnaan pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian PANRB Selasa (25/3), Wakil Menteri PANRB didampingi oleh Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.

Selain memberi beberapa masukan yang bermanfaat dalam pengembangan model evaluasi RB ke dua orang tenaga ahli tersebut juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam mengembangkan model evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (rga/HUMAS MENPANRB)

Berita Terbaru

10.Jun.2026

PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

Berita Terbaru

Menteri Rini Sampaikan Progres Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2026 serta Rencana Anggaran Tahun 2027 ke DPR RI

Rapat Tingkat Wakil Menteri

Pengusulan Zona Integritas 2026 Dimulai, Ayo Cermati Persyaratannya!

BMKG: El Nino 2026 Berpotensi Bertahan hingga Awal 2027

Menghadap Presiden Prabowo, DEN Bahas Isu Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Resmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui, Hadirkan Layanan Kesehatan Modern Masyarakat Pesisir Barat

Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI

Kickoff Meeting Pengembangan SmartASN

Menteri PANRB Apresiasi Program ASN Berintegritas KPK untuk Perkuat Nilai Antikorupsi

Audiensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi