PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

25 Maret 2014 Dilihat: 3360

JAKARTA - Pengembangan pedoman evaluasi reformasi birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain kemudahan dalam implementasi di lapangan, juga kesesuaian dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Demikian antara lain dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo dalam perbincangan dengan tenaga ahli dari Common Assessment Framework (CAF) dari European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherland, Patrick Staes dan Nick Thijs.

Dalam diskusi penyempurnaan pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian PANRB Selasa (25/3), Wakil Menteri PANRB didampingi oleh Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.

Selain memberi beberapa masukan yang bermanfaat dalam pengembangan model evaluasi RB ke dua orang tenaga ahli tersebut juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam mengembangkan model evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (rga/HUMAS MENPANRB)

Berita Terbaru

03.Okt.2025

PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

Berita Terbaru

Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan

Audiensi Kepala ANRI

Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat

Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Melalui Transformasi Digital Pemerintah

Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial

Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN

Rapat Paripurna DPR RI

Menteri PANRB: Mudahkan Layanan Publik Pelaku Perjalanan ke Indonesia, Pemerintah Luncurkan "All Indonesia"

Peluncuran Sistem Deklarasi All Indonesia untuk Bandara dan Pelabuhan Indonesia

FGD Peningkatan Kualitas SAKIP Pemda