YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya membangun sistem untuk mengurangi dan mencegah korupsi. Hal tersebut dikatakan Presiden pada acara Festival Anti Korupsi 2014 yang dilaksanakan oleh KPK di Graha Sabha Pramana , UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12).
Presiden mengharapkan birokrasi dapat membangun dan mengembangkan sistem online, seperti pajak online, e-budgeting, e-purchasing misalnya. Dengan sistem yang baik, pelayanan publik akan semakin cepat dan bebas dari KKN. Ijin yang seharusnya selesai dalam hitungan jam, kenyataan bisa sampai 6 bulan. "Saya tau persis, SIUP contohnya. Tinggal mengetik nama, alamat, jenis usaha. Tidak lebih dari 6 item. Semua bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Bukan pekerjaan yang sulit, semua orang bisa" ujar Jokowi.
Presiden yang tidak sungkan membaur dan menyalami masyarakat satu demi satu itu juga menekankan, reformasi birokrasi harus dilakukan melalui perubahan pola pikir atau mindset birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Presiden mencontohkan kinerja perbankan, mereka bisa kerja cepat, kenapa birokrasi tidak ? Di sinilah pentingnya membangun kepercayaan atau trust dari masyarakat. "Walaupun perlu waktu tapi itu harus dilakukan," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPK, Abraham Samad menyampaikan progres pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. Indonesia kini berada pada peringkat 107, bergeser 7 dari posisi sebelumnya yang berada pada peringkat 114. Sementara indeks persepsi korupsi (IPK) naik dari 32 menjadi 34.
Samad menekankan pentingnya kebersamaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk terus memperbaiki bangsa ini. "Ketamakan dan keserakahan adalah cikal bakal korupsi. Mari kita bergandengan tangan memberantas korupsi menuju Indonesia bersih, transparan, tanpa korupsi," pungkasnya. (hs/HUMAS MENPANRB)
