Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat meninjau pelayanan pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (29/06).
JAKARTA – Layanan pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, siap menyambut tatanan normal baru. Pelayanan dasar ini, juga harus didukung dengan aparatur sipil negara (ASN) yang cepat beradaptasi dengan semua keadaan. Salah satu langkah membuka kerja sama dan mempermudah Ease of Doing Bussines melalui kegiatan Kota Lengkap.
Di tengah pandemi Covid-19, pelayanan di Jakarta Selatan juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, meninjau pelayanan pertanahan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (29/06). “Sekecil apapun peran kita ini adalah hal yang patut di apresiasi, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan kedepannya dapat menjadi role model bagi pemberian pelayanan publik di Kantor Pertanahan lainnya,” ungkap Diah.
Selain itu, Diah juga memberikan arahan untuk implementasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik lainnya seperti Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan, inovasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pada kunjungan kerja itu, Diah didampingi oleh Inspektur Wilayah V, Roli Irawan, dan Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan Iljas Tedjo, serta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Iljas menjelaskan kegiatan Kota Lengkap diharapkan akan meningkatkan penilaian indeks kualitas administrasi pertanahan serta tersedianya data dan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pembangunan daerah. “Data dapat diakses untuk investasi terkait status pengunaan dan luasnya dan diharapkan DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, pada 2020 dapat mewujudkan tujuan Kota Lengkap,” jelas Iljas.
Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti penyediaan wastafel, hand sanitizer, memperhatikan social dan physical distancing, menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, pengaturan ruang tunggu layanan, dan pemeriksaaan kesehatan secara berkala bagi petugas layanan. Berdasarkan informasi, pelayanan kantor dibuka mulai dari jam 08.00 hingga 15.00 WIB.
Dalam pengambilan data ke lapangan, Iljas mengatakan dilakukan dengan didampingi oleh RT/RW setempat. “Tetap melakukan pengukuran tanah dengan melakukan koordinasi dengan RT/RW,” tegasnya. (don/HUMAS MENPANRB)
