Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri High Level Meeting Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES), di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi tinggi terhadap Visi dan Peta Jalan 2026–2030 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Langkah strategis ini dinilai menjadi bagian penting dari peran serta MES dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor ekonomi syariah.
Dalam High Level Meeting (HLM) MES di Jakarta, Kamis (10/9/2026), terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pembahasan meliputi peningkatan peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE) dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB, serta penguatan ekosistem syariah melalui pemberdayaan ekonomi masjid.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa fokus kerja Kementerian PANRB diarahkan untuk menjadikan birokrasi mampu bertindak sebagai enabler atau penggerak berbagai program pembangunan prioritas nasional, termasuk program-program sektoral yang terkait. "Kementerian PANRB mendukung sejumlah langkah sinergi MES, antara lain mendongkrak peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE)," jelas Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua I Pengurus Pusat (PP) MES ini.
Berkaitan dengan agenda peringkat SGIE dan inklusi keuangan syariah, Kementerian PANRB berperan dalam mendorong birokrasi melakukan penyederhanaan proses lintas K/L untuk mewujudkan kemudahan berusaha dan debirokratisasi perizinan bagi pelaku usaha, termasuk pelaku usaha syariah/halal. "Birokrasi yang agile dan terintegrasi adalah kontributor penting naiknya peringkat SGIE Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, saat ini Kementerian PANRB juga terus mendorong pemerintah digital terintegrasi dengan penekanan pada interoperabilitas data dan penyederhanaan ribuan aplikasi pemerintah. Sejalan dengan agenda ini, Kementerian PANRB mendorong integrasi data ekonomi syariah agar pengukuran kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) lebih presisi dan realtime.
Menteri Rini menekankan bahwa MES tidak hanya berfungsi sebagai komunitas, tetapi juga sebagai penghubung dalam pembangunan ekonomi. "MES itu saya lihat bukan sekedar sebagai community builder. Tapi mungkin juga bisa kita jadikan sebagai market marker untuk pembangunan ekonomi kita," ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan adanya keterhubungan termasuk dalam ranah ekonomi. Ia berharap MES dapat menjadi konektor atau penghubung bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. "Saya mengajak supaya MES ini tidak hanya sebagai komunitas namun bisa menjadi bisa ikut membangun ekosistem serta menjadi konektor untuk semua pelaku ekonomi," tambahnya.
Sementara itu Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemetaan dan improvisasi dalam mendongkrak peringkat SGIE. "MES tentunya perlu mengambil peran yang konkret dalam mengkonsolidasikan berbagai pihak agar upaya peningkatan posisi Indonesia dalam SGIE ini dapat dilakukan secara bersama dan juga secara terarah," kata Rosan.
Ketua Umum PP MES yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Pengembangan ekonomi syariah tidak dilakukan secara parsial tapi dilakukan secara komprehensif secara keseluruhan. Mulai dari produksi, pembiayaan, penguatan kapasitas, sertifikasi, distribusi, akses pasar, konsumsi, hingga ekspor.
"Karena itu pendekatan ke depan perlu bergeser dari sekedar membuat program menjadi pembangunan ekosistem yang saling terhubung dan juga memberikan dampak yang positif," pungkasnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
