Suasana Presentasi dan Wawancara KIPP Tahun 2022 hari kedua, saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. menjelaskan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri di hadapan TPI, Senin (28/06).
JAKARTA – Hari kedua tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 didominasi oleh ragam inovasi dari kementerian. Inovasi tersebut berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Selain itu tiga instansi lainnya juga turut unjuk gigi pada kesempatan ini yakni BPJS Kesehatan, BPOM, dan LKPP.
Terdapat sembilan inovasi yang dipresentasikan di hadapan Tim Panel Independen (TPI) secara virtual. Inovasi-inovasi tersebut berasal dari kelompok umum yang baru pertama kali mengikuti kompetisi ini. Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah atau IDe AsSALAM mengawali sesi pertama presentasi. Inovasi yang diinisiasi oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini dipaparkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dijelaskan, Kementerian Agama memiliki lima prioritas program di tahun 2020-2024 ini yaitu salah satunya peningkatan produktivitas dan daya saing. “IDe AsSALAM ini merupakan implementasi dari salah satu prioritas ini,” ujarnya saat melakukan presentasi dan wawancara KIPP Tahun 2022 secara virtual, Senin (27/06).
Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi investasi untuk terwujudnya investment society serta desa yang bebas kemiskinan dan peduli lingkungan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia. Ini terbukti dengan tercatatnya inovasi IDe AsSALAM di Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dan mendapatkan HaKi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Presentasi dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang memaparkan terkait inovasi Platform Integrasi Belanja Pemerintah melalui Digipay: Pemberdayaan UMKM dan Bangga Produk Indonesia. Digipay merupakan salah satu perwujudan digitalisasi pengelolaan kas negara terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP).
Platform ini mengintegrasikan proses pembelian barang/jasa secara online dengan penghitungan dan pemungutan/pembayaran pajaknya oleh bendahara pengeluaran, yang hingga saat ini belum dapat diakomodasi oleh marketplace populer existing. Digipay juga memberi kesempatan luas kepada pelaku UMKM menjadi penyedia barang/jasa bagi pemerintah.
“Didalam Digipay ini kita integrasikan pemesanan barang dan jasa dengan pembelian oleh kantor atau satker pemilik Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat (DIPA). Kemudian dikirimkan oleh vendor atau UMKM dibayar secara online, perpajakannya juga dilaporkan secara online, dan pelaporannya dituntaskan secara online,” tuturnya.
Presentasi dilanjutkan dengan paparan inovasi Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu - Standing Crop (SI KatamSC) untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Peningkatan Produksi Pangan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. SI KATAM Terpadu-SC merupakan alat bantu yang memberikan pedoman waktu tanam, rekomendasi pupuk dan varietas untuk tanaman padi, jagung dan kedelai. Sistem ini juga memuat informasi standing crop terkini dan teknologi pendukungnya.
Selain itu, SI KATAM Terpadu-SC merupakan cara cerdas, akurat, mudah dan gratis untuk membantu petani dalam penentuan tanggal tanaman yang tepat, anitsipasi risiko pertanian akibat banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Masih dari inovasi Kementerian Pertanian, presentasi keempat yakni Si Juru Tani (Aplikasi Penyuluhan Pertanian Berbasis Digital). Inovasi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang (Polbangtan Yoma) ini dirilis sejak tahun 2019 yang dapat diakses melalui website dan aplikasi Android.
Pada situasi pandemi Covid-19, Si Juru Tani mengoptimalkan penyuluhan pertanian mendukung pendidikan yang inklusif bagi petani maupun para pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui Si Juru Tani, petani dan para pelaku usaha pertanian dapat saling berbagi informasi, motivasi, pengetahuan, ketrampilan serta melakukan konsultasi dengan penyuluh atau pakar diberbagai bidang pertanian secara interaktif.
Presentasi selanjutnya datang dari Kementerian Sosial dengan inovasi Pusat Informasi dan Edukasi Satria Baturraden (Saba Pie) yang dipaparkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Saba Pie hadir memberikan kemudahan akses informasi dan edukasi tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza), melalui media pembelajaran yang tepat, menyediakan sarana konsultasi dan terapi penyalahgunaan Napza serta meningkatkan pertisipasi masyarakat, siswa/mahasiswa, institusi (pemerintah, swasta, Institusi Penerima Wajib Lapor, ormas/orsos) terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.
Menutup presentasi dan wawancara sesi pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mempresentasikan inovasi Telekonsultasi, Upaya Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) Pada Masa Pandemi Covid-19. Inovasi pelayanan telekonsultasi merupakan penjaminan pelayanan konsultasi yang dilakukan oleh dokter di FKTP dengan Peserta JKN menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan yaitu Mobile JKN maupun sistem informasi yang dimiliki oleh dokter dan Peserta JKN seperti telepon, pesan lintas platform, aplikasi layanan video telekonferensi, dan lainnya.
Sesi kedua presentasi dan wawancara diawali oleh pemaparan dari Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina yang menjelaskan inovasinya Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur (GEMPUR JATIM). Informasi mengenai GEMPUR JATIM disebarluaskan kepada pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait, komunikasi kepada publik melalui berbagai kanal seperti media sosial, radio, jejaring lintas sektor. Setelah mendapatkan data UMKM pangan, dilakukan pendampingan secara terstruktur dan komprehensif melibatkan fasilitator yang direkrut dari berbagai sumber.
Masih dari BPOM, presentasi dilanjutkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Rita Endang dengan inovasi Pangan aman untuk Indonesia dengan Rumah Si-RiPO (informaSi Registrasi Pangan Olahan). Inovasi ini sangat sesuai untuk mengatasi tingkat literasi yang rendah, karena lebih komunikatif dibandingkan dengan hanya memberikan artikel berupa informasi.
Fitur-fitur yang terdapat pada Rumah Si-RiPO merupakan fitur yang pertama kali dikembangkan pada aplikasi berbasis web untuk registrasi pangan yang ada di Indonesia. Fitur tersebut mendorong pelaku usaha untuk mencoba dan berinteraksi dengan Rumah Si-RiPO secara mandiri. Fitur-fitur tersebut adalah fitur simulasi dan fitur diagnosa.
Tahap presentasi hari keenam ditutup dengan inovasi Peningkatan Ketahanan UMK dan PDN dengan Toko Daring yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. Toko Daring merupakan program pemerintah Indonesia pertama yang bekerja sama dengan Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau biasa disebut marketplace dan ritel daring. Dengan adanya kerja sama ini, LKPP dapat menjangkau seluruh merchant UMK yang ada di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Toko Daring LKPP merupakan platform yang dikembangkan LKPP yang terintegrasi dengan PPMSE,” tuturnya.
Untuk diketahui, Toko Daring sudah diimplementasikan di 31 provinsi di Indonesia dengan jumlah pengguna (pejabat pengadaan) berjumlah 13.943 orang. UMK yang sudah terdata pada Toko Daring berjumlah 291.464 UMK dan terus bertambah. (fik/HUMAS MENPANRB)
