BANDUNG – Meskipun beberapa bulan lalu telah dicanangkan 98 pemda pilot project, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak berhenti di situ. Sosialisasi kebijakan dan langkah-langkah reformasi birokrasi terus dilakukan melalui workshop-workshop, terutama untuk pemerintah daerah non pilot project.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengajui, banyak daerah sudah melakukan langkah-langkah perubahan, misalnya inovasi peningkatan pelayanan publiknya. “Namun masing-masing daerah pasti berbeda langkah-langkahnya,” ujarnya dalam acara Workshop dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Regional 2, bagi Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kategori non pilot project di Bandung, Selasa (22/10).
Dikatakan, reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar, perubahan besar, dan menyakitkan. tersebut. Reformasi birokrasi dimulai dengan menyusun kerangka roadmap yang sangat sederhana, dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. “Semua itu disampaikan ke Kemenetrian PANRB agar bisa direview sebagai tindak lanjut perbaikan,” tambahnya.
Namun, Ateh mengingatkan bahwa semua itu diawali dengan membuat Tim Reformasi Birokrasi di instansi masing-masing. Di Pemprov, Gubernur sebagai Ketua, di Kabupaten oleh Bupati, dan di Kota dipimpin Walikota.
Yusuf Ateh mengapresiasikan peserta workshop daerah regional 2, yang menunjukkan komitmen dan ketetapan hatinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Peserta workshop sejumlah 150 perwakilan kabupaten/kota dari Sumatera, Jawa Barat dan Banten. Meskipun tidak masuk pilot project, kalau daerah itu memenuhi kriteria dan persyaratan, bisa jadi reformasi birokrasinya bergulir terlebih dahulu. (bby/HUMAS MENPANRB)
