Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada pembukaan RBXperience di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (5/12).
BADUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatukan 639 instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk saling bertukar pikiran dan best practices, mengenai reformasi birokrasi (RB).
“Acara yang kita beri nama “RBXperience” ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan, semuanya bisa menggali best practices itu untuk diterapkan di wilayah masing-masing,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada pembukaan RBXperience di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (05/12).
Anas menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.
“Semua itu basisnya adalah digitalisasi sebagai enabler, sebagai penggerak birokrasi. Kenapa digitalisasi? Ya hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
“Dengan adanya transformasi digital, seluruh layanan dan program pemerintah semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuh Anas.
Anas menambahkan, Kementerian PANRB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat. “Birokrasi itu harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kementerian PANRB membantu panduannya dengan fokus ke RB Tematik. Tentu bisa dikontekskan ke masing-masing daerah, misalnya kemiskinan bisa diturunkan lewat pariwisata, hilirisasi pertanian, industri manufaktur, dan sebagainya sesuai karakter wilayah,” jelas Anas.
"Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas," ungkap Anas.
Anas mengatakan, RBXperience merupakan salah satu upaya dan komitmen mendorong RB Berdampak, merangkul seluruh stakeholders, menghapus sekat-sekat antar instansi pemerintah, dan memfasilitasi pembelajaran bersama.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, nilai RB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat 67,71 persen instansi pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, yang belum mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi secara baik dan berkelanjutan sehingga memerlukan pendampingan secara intensif.
"Atas dasar hal tersebut Kementerian PANRB menggagas kegiatan RBXperience sebagai wadah untuk bertukar informasi, inovasi, strategi dan ide-ide terbaik dari pemda best practice, para expert dan akademisi, serta berbagai kementerian lembaga yang terlibat aktif dalam berbagai kebijakan tata kelola," jelas Erwan.
Rangkaian kegiatan RBXperience terdiri atas peer teaching, coaching clinic, serta apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi RB, SAKIP, dan Zona Integritas 2023.
Lebih dari 1.500 peserta akan mengikuti talkshow dan lebih dari 1000 peserta akan mengikuti coaching clinic. Para peserta tersebut berasal dari 639 instansi pemerintah baik pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah termasuk didalamnya 15 instansi pemerintah best practice RB Tematik dan General. "RBXperience ini juga mampu mengintegrasikan asistensi RB oleh 20 K/L dalam satu lokasi," ungkap Erwan. (HUMAS MENPANRB)
