Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Erwan Agus Purwanto.
JAKARTA – Dunia saat ini mengalami perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Dalam menghadapi era ini, pemerintah Indonesia menyadari perlunya melakukan reorientasi program reformasi birokrasi agar dapat beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menjelaskan, ada tiga aspek penting yang memungkinkan untuk membangun pemerintahan yang dinamis. “Mengutip buku Neo dan Chen Dynamic Governance, yang mencatat perjalanan pemerintah Singapura menuju perbaikan, tiga aspek penting yang memungkinkan untuk pemerintahan yang dinamis, yakni orang-orang yang cakap, proses yang gesit, dan kebijakan yang adaptif,” jelasnya pada diskusi panel bertajuk Policy Cooperation and Partnership between ASEAN and Korea di 2022 KRI Special Workshop, secara daring, Jumat (14/01).
Dijelaskan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembangkan sumber daya manusia kompeten dan profesional yang akan berkontribusi pada pengembangan birokrasi yang tangkas. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia telah mengambil tiga inisiatif dalam membangun aparatur sipil negara (ASN).
Pertama, kebijakan sistem merit ASN diterapkan dengan penekanan pada pertumbuhan karier, promosi, dan penugasan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. Kedua, meningkatkan sistem manajemen kinerja ASN, dimana ASN yang akuntabel adalah yang lebih dari sekedar melakukan kegiatan rutin. Terakhir, meningkatkan jumlah ASN fungsional dengan pengetahuan khusus serta meminimalkan jumlah jabatan administrasi umum.
Pada lokakarya bertajuk ‘Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries’ ini, Erwan juga menjabarkan upaya meningkatkan proses yang gesit dan adaptif melalui pembangunan super apps. Aplikasi super ini dibangun dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis pemerintah dalam sebuah aplikasi super.
"Sebelumnya, berbagai proses bisnis pemerintah dilakukan dalam aplikasi yang terpisah dan tidak saling terhubung. Dengan aplikasi super ini, kolaborasi kerja digital dan kolaborasi proses bisnis sektor antar-pemerintah dibuat melalui koordinasi layar ke layar,” imbuh Erwan.
Terakhir, untuk menciptakan kebijakan yang adaptif, ada tiga inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tiga inisiatif tersebut yaitu mendorong penerapan evidence based policy, deregulasi kebijakan dengan menghapus regulasi yang tumpang tindih dan tidak harmonis, serta mendorong penetapan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan.
Komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program reformasi birokrasi yang telah berjalan selama sepuluh tahun tetap kuat. Beragam upaya pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan hingga tahun 2020. Skor Reformasi Birokrasi yang menjadi tolak ukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi semakin meningkat setiap tahunnya.
Zona Integritas yang merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai reformasi birokrasi juga mendapat perhatian dan minat yang tinggi dari instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya unit kerja yang diusulkan untuk dinilai oleh tim penilai nasional.
Meski menunjukkan berbagai tren positif, reformasi birokrasi di Indonesia juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan. Misalnya, kebijakan pemerintah belum berdampak signifikan, tidak efektif dan tepat sasaran karena kurangnya data yang tepat dan akurat. Rendahnya efektivitas program pemerintah disebabkan oleh kondisi pengelolaan data yang tersebar, silo, terduplikasi, dan tidak efisien.
“Dengan menciptakan outcome berdasarkan reformasi birokrasi dan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penataan, dan manajemen kinerja, Indonesia akan memiliki data yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan akurat yang akan berdampak pada kinerja pemerintah dan menghasilkan dampak yang lebih baik bagi warga negara,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
