BOGOR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dalam tahun 2014 yang merupakan tahun politik ini, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dapat dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu caranya, reformasi birokrasi harus menjadi sebuah gerakan nasional dengan gaung yang luas di seluruh tanah air.
Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian outcome dengan dukungan kerjasama, komitmen, dan semangat yang kuat. “Setiap kedeputian harus menetapkan program dan kegiatan sebagai leverage. Tetapkan salah satu kegiatan yang memiliki leverage besar terhadap percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Raker Kementerian PANRB di Bogor, Jumat (17/01).
Menteri wanti-wanti agar penyelesaian PP dan Perpres pelaksanaan UU ASN dapat menjadi prioritas. “UU ASN sudah ditandatangani Presiden. Kalau sebelas PP dapat diselesaikan dalam tiga bulan, akan menumbuhkan kepercayaan publik, bahwa kita mampu,” tambahnya.
Dengan kepercayaan itu, Azwar berharap RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat diselesaikan tahun 2014 ini. Setidaknya, salah satu diantaranya dapat diselesaikan.
Terkait dengan RUU Adpem, Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan bahwa saat ini sudah berada di meja Presiden. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera keluar Amanat Presiden, untuk selanjutnya dibahas di DPR,” ujar Tasdik. (ags/HUMAS MENPANRB)
