Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, saat memberikan ceramah pada acara Orientasi Calon Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) Jakarta, Jum'at (13/11).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, dibutuhkan percepatan penerapan paket kebijakan ekonomi melalui sinergi penilaian reformasi birokrasi dengan perkembangan penerapan paket kebijakan ekonomi. "Bagi kementerian yang lamban, maka nilai reformasi birokrasinya akan berkurang. Otomatis kenaikan tunjangan kinerjanya akan dievaluasi lagi," kata Yuddy usai memberikan pembekalan calon Duta Besar di Jakarta, Jumat (13/11).
Dikatakan, implementasi paket kebijakan ekonomi sebenarnya tugas masing-masing kementerian yang membidangi ekonomi. Tetapi karena dalam pelaksanaannya ternyata ada kendala birokrasi, maka Kementerian PANRB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, akan melakukan evaluasi yang komprehensif, baik dari sisi SDM aparatur, kelembagaan maupun dari business process-nya.
"Kami akan evaluasi, bagaimana kondisi SDM aparatur, kelembagaan serta business process penyelenggaraan pelayanan publik. Sejauhmana efektivitasnya. Contoh terkait Indonesia National Single Window (INSW), bagaimana efektivitasnya ? Apakah sudah optimal ?," sergah Yuddy.
Demikian juga dengan pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Apakah pelayanannya benar-benar satu pintu atau masih kembali ke instansi induknya. "Jangan sampai kebijakan hanya berhenti di atas kertas," katanya.
Menteri Yuddy menegaskan akan segera membangun komunikasi dengan para Menteri di bidang perekonomian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Karena yang lebih tau permasalahan pokok adalah para menteri di bidang perekonomian.
Kementerian PANRB melihatnya dari sisi reformasi birokrasi, baik dari sisi SDM aparatur sesuai UU ASN, dari sisi tata laksana sesuai UU Adpem, serta dari sisi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik.
Sejatinya birokrasi dimanapun dihadapkan pada permasalahan klasik, antara lain masih terjebak pada aturan (rule based) sehingga kesannya kaku. Padahal untuk merespon dinamika masyarakat serta perkembangan ekonomi dan investasi, birokrasi sekarang harus berorientasi kepada kinerja (performance based), bahkan harus mulai mengarah kepada birokrasi yang dinamis (dynamic governance).
Terkait keberlanjutan paket kebijakan ekonomi, Menteri Yuddy berpandangan agar dilakukan evaluasi serta pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaannya lebih optimal. "Saran kami, optimalkan pelaksanaan enam paket yang sudah dikeluarkan. Baru kemudian paket berikutnya dilanjutkan," ungkap Yuddy.(reza/hs/HUMAS MENPANRB)
