JAKARTA – Tekad presiden terpilih Jokowi memberi perhatian penuh pada reformasi birokrasi merupakan angin segar. Meski nyali Jokowi dalam melakukan perubahan sudah teruji, namun presiden 2014 -2019 tetap memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, agar reformasi birokrasi benar-benar optimal.
Untuk menggalang dukungan itu, akan digelar Reformasi Birokrasi Summit atau pertemuan puncak reformasi birokrasi nasional yang merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Acara tersebut akan dilaksanakan di hotel J.S. Luwansa Jakarta, pada tanggal 9 – 10 September 2014.
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, tekad pemerintahan baru dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi hanya mungkin dijalankan jika Presiden terpilih mendapat informasi yang memadai tentang masalah-masalah kunci reformasi birokrasi. “Jokowi juga perlu mendapatkan informasi mengenai praktek-praktek baik yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan daerah, serta usulan-usulan perbaikan kebijakan kunci yang masih perlu dikembangkan di masa depan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (03/09).
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini mengatakan, melalui RB summit ini, diharapkan bisa mengidentifikasi pokok-pokok masalah, hambatan dan tantangan reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien (machinery of government), mewujudkan pelayanan prima, dan menggalang partisipasi publik.
Hal lain, lanjutnya, diharapkan terjadi saling tukar pengalaman tentang praktek-praktek baik reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan pembelajaran. “Kegiatan ini menjadi forum bagi pelaku-pelaku reformasi birokrasi baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan kongkret kebijakan reformasi birokrasi kepada pemerintahan baru,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan konsep arsitektur Kabinet yang akan diserahkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo. “Untuk menentukan jumlah dan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Konsep ini merupakan rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan Kementerian PANRB,” ujar Wamen.
Menurut rencana, Reformasi Birokrasi Summit akan menghadirkan Wapres Boediono sebagai keynote speaker. Pembicara yang akan tampil antara lain Menteri PANRB Azwar Abubakar, Eko Prasojo (Wamen PANRB), Lukita Dinarsah Tuwo (Wamen PPN/Bappenas), Deputi SDM Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widiantini, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Pembicara dari kalangan pengusaha antara lain Sofian Wanandi (Ketua Umum Apindo), Rahmat Gobel (Pengusaha). Pembicara lain, Miftah Thoha (Guru Besar UGM), Sofian Effendi (Guru Besar UGM), Ilham Habibie, Ninok Leksono. Philia Wibowo (Tim Transisi Jokowi- JK), Anies Baswedan, Ade Irawan (ICW). Pembicara dari kalangan pemda antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra.
