JAKARTA – Berbagai inovasi di bidang kepabeanan dan cukai telah lahir dari pemikiran Heru Pambudi. Setidaknya, ada empat inovasi yang berhasil Heru implementasikan semasa menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan periode 2015-2021.
Salah satu inovasinya adalah National Logistic Ecosystem atau NLE yang merupakan inovasi penataan sistem logistik. NLE memfasilitasi perdagangan internasional dengan tata kelola yang mempermudah lalu-lintas perdagangan internasional.
“NLE merupakan ekosistem yang mengolaborasikan sistem-sistem di bidang supply chain impor dan ekspor dari hulu ke hilir dan sebaliknya, mulai dari shipping, loading, pengeluaran dari pelabuhan, trucking, hingga warehousing, dan juga sebaliknya. NLE tidak menghilangkan sistem yang telah ada, melainkan kolaborasi menyambungkan sistem-sistem tersebut,” jelas Heru yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
Dengan adanya NLE, pengguna layanan hanya perlu melakukan single transaction saja. Heru menjelaskan bahwa terdapat empat area perbaikan yang dilakukan melalui NLE, yakni proses bisnis, platform, pembayaran, dan tata ruang.
NLE ini juga telah dilembagakan dalam Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Kebijakan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Sebelum ada NLE, sistem logistik dari perdagangan internasional yang masuk Indonesia melalui bandara dan pelabuhan laut menempuh sistem yang rumit, lama, dan menelan banyak biaya. Bahkan, pengguna layanan perlu melakukan lebih dari 17 transaksi layanan agar urusannya selesai.
“Hadirnya NLE ini mampu menurunkan cost logistik Indonesia dari 23,5 persen dari PDB pada tahun 2017 menjadi 21,3 persen pada tahun 2020,” ungkap pria kelahiran Bondowoso ini.
Selain NLE, Heru juga menginisiasi penertiban impor borongan. Impor borongan adalah cara pengambilan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dengan sistem borongan. Penertiban dilakukan untuk mencegah transaksi yang dokumen impor dan fisik barangnya tidak sesuai.
Melalui penertiban ini, Heru bersama DJBC mendorong importir agar tertib administrasi, karena jika tidak, maka barang impor masuk yang tidak sesuai dengan dokumen akan dibasmi. Penertiban impor borongan ini bersinergi dengan berbagai instansi, antara lain Polri, TNI, PPATK, KPK, hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Penertiban ini dilakukan dengan memodernisasi sistem informasi pengawasan impor melalui manajemen risiko. “Dengan adanya penertiban impor borongan ini, maka target penerimaan DBC tercapai dan tax base naik hingga 61 persen pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2017,” tambahnya.
Pria yang telah mengabdi pada negara sejak 1989 ini juga berupaya melakukan penertiban rokok ilegal melalui Operasi Gempur. Melalui operasi serentak, terpadu, dan terkoordinasi, Operasi Gempur memberantas mafia dan rokok ilegal.
Rokok ilegal merupakan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai berbeda. Melalui operasi ini, peredaran rokok ilegal telah turun dari 12,1 persen menjadi 4,9 persen dalam kurun waktu lima tahun dan berindikasi pada tercapainya penerimaan cukai rokok oleh negara.
Reformasi kepabeanan dan cukai selanjutnya dari Heru Pambudi adalah revitalisasi pengawasan laut yang merupakan sinergi pengawasan laut dan kegiatan intelijen serta patroli bersama antarwilayah yang dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai Malaysia, serta Polisi Singapura. Pengawasan laut pun memanfaatkan teknologi Automatic Identification System (AIS) sebagai penguatan pengawasan dalam penertiban.
Revitalisasi pengawasan laut ini pun telah berhasil menekan kerugian pendapatan negara. Sejak diimplementasikan, penertiban yang dilakukan di Pantai Timur Sumatra telah berhasil berbagai penyelundupan ekspor dan impor ilegal, yang terdiri dari bahan bakar, hasil tembakau, pakaian bekas, perikanan, minuman beralkohol, narkotika, mineral dan batu bara, pupuk/bahan peledak, sembako, kayu dan rotan, hingga perdagangan hewan dan tumbuhan langka.
Selain empat inovasi kepabeanan dan cukai tersebut, masih banyak lagi terobosan yang lahir di masa kepemimpinan Heru. Antara lain adalah Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM), Pusat Logistik Berikat, hingga pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitas khususnya untuk Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada masa pandemi Covid-19.
Belum sampai setahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, lulusan Master of Law dari University of Newcastle upon Tyne ini telah membuat gebrakan dalam pembenahan budaya organisasi di Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu SATU.
“Kemenkeu SATU merupakan penguatan kolaborasi budaya dan sistem dimana Sekretariat Jenderal menjadi katalisator dalam mengembangkan dan mengaplikasikan penguatan budaya untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan APBN,” ujar Heru.
Inovasi-inovasi tersebut membuat sosok Heru dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berkomitmen, berintegritas, persisten, namun juga hangat dan memiliki koneksi yang luas. Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Heru telah berkontribusi dalam mengawal program intensifikasi objek cukai selama menjadi pimpinan DJBC dan saat ini sebagai Sekretaris Jenderal, Heru bertanggung jawab untuk terus menggerakkan perubahan dan transformasi Kemenkeu dalam menghadapi perubahan,” ungkap Sri Mulyani.
Sepak terjang Heru pun berhasil mengantarkan dirinya meraih berbagai prestasi dan penghargaan. Pada 2017, Heru dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Awards serta mendapat Exemplary Excellence Medal - Pingat Tauladan Terbilang yang merupakan penghargaan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
Kerja keras Heru pun juga diganjar dengan mendapatkan Anugerah ASN Tahun 2021. Heru berhasil membawa pulang Piala Adhigana sebagai Tiga Terbaik dalam kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (ald/HUMAS MENPANRB)
