JAKARTA – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendapatkan penghargaan Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang menggunakan Arsip Terbanyak dalam berbagai media. Pada kesempatan yang sama, ANRI juga meraih sertifikat International Standar Organization (ISO) 9001-2008 untuk Pusat Jasa Kearsipan.
Kedua penghargaan tersebut diserahkan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Penyelarasan Program Pembinaan Kearsipan tahun 2014 di Jakarta, Rabu (13/03) petang. Selain menerima penghargaan, dalam kesempatan tersebut ANRI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Kepala ANRI M. Asichin, dengan para pimpinan institusi dari luar negeri, disaksikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto.
Institusi luar negeri dimaksud antara lain, National Archives of the Netherlands (Arsip Nasional Belanda), The Archives Jugoslavije of Republic of Serbia (Arsip Nasional Serbia), The Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV (lembaga penelitian kerajaan Belanda untuk daerah tropis), dan Amsterdams University (Universitas Amsterdam).
Kepala ANRI M. Asichin mengungkapkan, kerjasama dengan sejumlah institusi luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen, pemanfaatan, dan pengelolaan arsip di Indonesia.
Kerjasama antara ANRI dan Arsip Nasional Belanda menekankan pada lingkup warisan budaya, dokumentasi sejarah, manajemen kearsipan, pendidikan, dan pelatihan dalam bidang kearsipan. Sedangkan kerjasama dengan Arsip Nasional Serbia diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan arsip kedua negara secara profesional. Adapun kerjasama dengan Amsterdam, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ilmu kearsipan melalui pendidikan formal, pasca sarjana, dan doktoral.
Dalam Rakorwil yang dihadiri oleh 500 orang peserta itu, Asichin mengatakan, sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam bidang kearsipan, dilihat dari penataan dan penertiban arsip tentang barang milik negara (BMN) maupun barang milik daerah (BMD), yang mengacu pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebagai bentuk integritas terhadap pelayanan publik, penataan arsip yang aktif juga membuat data potensi usaha dan data investor, guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha. “Prioritas ditentukan berdasarkan sinergi dengan program reformasi birokrasi dan kondisi riil saat ini,” tambahnya.
Tasdik Kinanto dalam sambutannya mengatakan, perlu adanya komitmen yang sama antara pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pembinaan kearsipan. “Arsip merupakan jati diri dan identitas bangsa. Semakin banyak arsip, semakin besar akuntabilitasnya,” ujarnya. (Bby/HUMAS MENPAN)
