Suasana peninjauan MPP Kab. Tulungagung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai meresmikan 5 MPP di Jawa Timur, Selasa (18/07).
TULUNGAGUNG ‐ Provinsi Jawa Timur kembali menambah jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya. Pagi ini, Selasa (18/07), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan lima MPP yang berada di Kab. Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Pacitan, Kab. Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak.
Atas resmi hadirnya MPP tersebut, Menteri Anas pun memberikan selamat dan apresiasi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa kehadiran MPP hanyalah simbolis dari adanya ruang bagi pelayanan.
"Good will dari pelayanan yang baik ada di Bapak/Ibu Bupati, Wali Kota, Sekda, dan Kepala Dinas, sehingga layanan harus diperbaiki dan disatukan. Mudah-mudahan kehadiran MPP akan berdampak bagi rakyat," ujar Menteri Azwar Anas saat Peresmian Bersama MPP di Jawa Timur yang dilangsungkan di Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu pintu, satu gedung, terintegrasi.
“MPP mengintegrasikan layanan. Dulu kalau mau urus sesuatu, kadang harus wira-wiri ke dinas A, lalu ke dinas B. Nah sekarang cukup di satu tempat. Bahkan sebagian sudah online. Kita sedang terus kerjakan kedepan semua bisa diurus dari mana pun lewat handphone,” ujarnya.
Selain itu, MPP juga sesuai dengan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, dimana birokrasi kini harus fokus memberikan dampak. Mantan Kepala LKPP ini berharap kehadiran MPP di lima daerah ini memberikan dampak perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran lima MPP ini menambah jumlah MPP di Jawa Timur menjadi 22. Secara nasional, saat ini jumlah MPP telah ada 139, dengan Kab. Tulungagung menjadi MPP ke-135, Kab. Malang menjadi MPP ke-136, dan Kab. Pacitan, Kab. Sampang, serta Kota Pasuruan menjadi MPP ke-137, 138, dan 139 secara berurutan.
Saat ini Kementerian PANRB juga tengah mendorong pemda menghadirkan MPP Digital. Disampaikan bahwa MPP Digital adalah ruang dari berbagai layanan yang disatukan dalam rumah virtual. Saat ini MPP Digital telah jalan di 21 kabupaten dan kota yang menjadi pilot project.
Dalam menyiapkan MPP Digital, Menteri Anas berpesan agar pemda menyiapkan akses internet, SDM digital, serta menumbuhkan budaya digital. "MPP Digital menjadi ekosistem pelayanan terintegrasi dimana pelayanan dapat diakses melalui face recognition. Ini yang menjadi amanat Presiden untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan," ujarnya.
MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan. Saat ini, MPP Kab. Tulungagung menyediakan 125 jenis layanan dari 37 instansi. Sedangkan MPP Kab. Malang hadir dengan 188 jenis layanan dari 21 instansi.
Kab. Pacitan memiliki MPP yang melayani 124 layanan dari 26 instansi dan diikuti oleh Kab. Sampang dengan layanan sejumlah 92 dari 25 instansi. Kemudian, MPP Kota Pasuruan menghadirkan 23 instansi yang memberikan 125 layanan.
"Mudah-mudahan dengan diresmikannya kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota kali ini akan membawa manfaat buat masyarakat,” pungkas Menteri Anas.
Hadir baik daring maupun luring, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo; Bupati Malang Sanusi; Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji; Bupati Sampang Slamet Junaidi; Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf; Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang Majid Syamroni; dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang mewakili kepala daerah yang MPP-nya diresmikan menyampaikan bahwa kehadiran MPP menjadi semangat mengintegrasikan inovasi dalam pelayanan. Dengan demikian, MPP berguna bagi kecepatan dan ketepatan ASN dalam memberikan pelayanan yang serba cepat dan diprioritaskan bagi masyarakat.
"Semuanya kini dapat terlayani secara cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi. Sehingga kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota pada hari ini akan berdampak pada investasi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
