JAKARTA – Revolusi mental tidak hanya didominasi oleh salah satu kementerian dan bukan proyek salah satu kementerian, tetapi merupkan semangat bersama dan harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Revolusi mental diperlukan untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, oleh orang yang berintegritas.
Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat membuka seminar sehari Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PANRB, Senin (31/08). Seminar tersebut menghadirkan Sarlito Wirawal Sarwono dan Yuddy Latief sebagai pembicara.
Lebih lanjut Menteri mengatakan, pihaknya berharap agar diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran inovatif dan menggerakkan revolusi mental. Sasaran bukan sekadar slogan dan bukan hanya jajaran pemerintah tetapi harus mampu mewarnai cara berpikir masarakat sebagai gerakan terpadu, berkesinambungan mengarah ke perbaikan Indoensia yg lebih baik. “Kita ingin karakter bangsa yang baik, memiliki kompetensi tinggi untuk menghadapi kompetisi global yang makin ketat,” imbuhnya.
Diakui Yuddy, hingga saat ini masih banyak kritik masyarakat tertuju ke birokrasi. Dengan gerakan revolusi mental aparatur pemerintah diharapkan seluruh aktivitas didasari oleh revolusi mental. Hal ini akan tercermin dari pelayanan publik yang makin baik, yang pada akhirnya akan tingkatkan kepercayaan masarakat, stabilitas nasional yang mantab sebagai modal nasional. “Revolusi mental diharapkan menjadi landasan langkah-langkah kita ke depan,” tandas Menteri.
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa revolusi mental merupakan salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi, seperti tertuang dalam road map reformasi birokrasi 2015 – 2019.
Seminar yang digelar di ruang Sriwijaya kantor Kementerian PANRB ini diakui terkesan formal, seperti layaknya sebuah rapat. “Hal ini merupakan salah satu bentuk konsistensi bahwa Kementerian PANRB tetap melaksanakan rapat di kantor sejauh masih memungkinkan,” ujar Atmaji dalam seminar yang diikuti Sekjen, Sesmen, Sestama, LSM, Perguruan Tinggi, dan media massa. (ags/HUMAS MENPANRB)
