JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengingatkan pentingnya revolusi mental bagi seluruh aparatur negara, baik sipil, TNI maupun Polisi di Indonesia. Dia mengatakan, revolusi mental dibutuhkan mempercepat terciptanya pemerintahan berkelas dunia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Yuddy Chrisnandi dalam pembukakan Lokakarya perumusan nilai-nilai revolusi mental dan penyelarasan visi misi Nawa Cita ke dalam kebijakan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di ruang Serbaguna, Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (15/1).
Acara tersebut dihadiri oleh segenap pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, para Deputi dan Staf Ahli Kementerian PANRB. Hadir pula Tim Ahli dan beberapa lembaga swadaaya masyarakat yang memaparkan program reformasi birokrasi dalam konsep revolusi mental.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, dari lokakarya ini diharapkan menghasilkan roadmap penataan birokrasi, mulai dari peraturan perundangan, untuk menciptakan sistem kepegawaian yang handal. Hal itu sejalan dengan misi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi, yaitu mewujudkan pemerintahan Indonesia berkelas dunia. Salah satunya yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, serta transparan.
“Kita ingin mulai dari proses rekrutmen terhadap penyelenggaraan aparatur sipil, promosi sampai penggunaan anggarannya itu transparan, sehingga terciptanya akuntabilitas. Kalau sudah tumbuh kepercayaan maka otomatis akan tumbuh penghargaan dari dunia, sehingga Indonesia akan diminati oleh investor dan kompetitif dalam persaingan modal,” kata Yuddy.
Menurut Menteri Yuddy, konsep revolusi mental merupakan ikon bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah dikampanyekan sejak pencalonannya menjadi Presiden Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memgubah cara berpikir aparatur negara dan rakyat Indonesia ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan agama yang dianut.
“Jadi pemerintah ingin mengembalikan kehidupan masyarakat yang saling bekerjasama, bergotong royong, tertib, dan harmonis. Kami ingin agar semua orang punya kesadaran yang sama untuk berbuat untuk kepentingan orang banyak,” kata Yuddy.
Sesuai nawa cita, negara harus hadir dalam setiap urusan dan keperluan masyarakat, maka aparatur negara harus siap melayani rakyat. Konsekuensinya, kalau masih ada aparatur negara yang tadinya bersikap seperti priyayi dan selalu minta dilayani, harus berubah menjadi pelayan rakyat. “Dalam lokakarya ini diharapkan tersusun sistem untuk mempercepat perubahan mindset berpikir dari sekitar enam juta aparatur negara di Indonesia, baik aparatur sipil, TNI serta Polri,” kata Yuddy.
Yuddy juga berharap lokakarya ini menghasilkan pemikiran kreatif sehingga melahirkan dan menciptakan aparatur negara yang berkualitas, berintegritas dan professional. Ke depan dibutuhkan orang-orang yang berdedikasi dan berkemampuan tinggi dalam melayani masyarakat.
Selama ini rakyat banyak yang dikecewakan oleh pelayanan publik. “Presiden berpesan, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Karena kehadiran birokrasi bukan untuk mempersulit tetapi mempermudah pelayanan masyarakat,” tegas Yuddy. (TIM HUMAS MENPANRB)
