JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya tengah membahas RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Arahnya untuk memperkuat lembaga BPKP, Itjen, Inspektur Pemda yang memerlukan penguatan dan terintegrasi, dan dalam melaksanakan pengawasan dapat lebih independen. Selama ini APIP dalam mengawasi instansinya terkesan seperti “jeruk makan jeruk”
Menurut Menteri, kehadiran regulasi ini sangat mendesak untuk diwujudkan, agar kinerja pemerintah menjadi lebih berkualitas. “Bukan hanya berupa laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara aministratif karena taat aturan, tetapi penggunaan anggaran harus dapat memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/04) pekan lalu.
Untuk menuju terciptanya anggaran berbasis kinerja, tidak lepas dari adanya suatu perencanaan yang baik, bukan hanya dari hasil atau output dari suatu program atau kegiatan. Persoalannya, hingga kini masih banyak instansi pemerintah, khususnya dari daerah yang akuntabilitas belum baik. “Dalam penyusunan APBD, masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik,” ujarnya.
Dari laporan keuangan, juga masih banyak yang disclaimer, dan masih sedikit yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tahun 2012 baru 24 persen kabupaten/kota yang nilainya baik.
Padahal, lanjut Azwar, dana yang digelontorkan ke daerah, termasuk dana dekonsentrasi, jumlahnya sekitar 60 persen dari APBN. “Kita perlu melakukan pembenahan agar daerah dapat menggunakan uang rakyat itu dengan penuh tanggungjawab, dan berbasis kinerja, dengan control yang kuat” tutur Menteri.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan melakukan audit terhadap keuangan daerah, khususnya dalam APBD perubahan. Di sana, ujarnya, seringkali muncul sejumlah kepentingan. “Tidak jarang juga kepala daerah yang menempatkan pejabat untuk ‘mengawal’ sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Menteri Azwar Abubakar menambahkan, APIP harus berdiri indepeden, dan mampu memastikan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengawasi penggunaan uang Negara mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Karena itu peranan APIP harus diperkuat. “Ada yang berpendapat untuk seluruh kementerian, termasuk yang non portofolio seperti Kementerian PANRB misalnya, harus eselon I,” ujarnya.
Ditambahkan, sedangkan untuk daerah, yang mengawasi kabupaten/kota nantinya dari Provinsi, sedangkan yang mengawasi pemerintah provinsi dari pusat. Pendapat lain menginginkan agar peran BPKP diperkuat lagi, dan menjadi auditor pemerintah. Namun semua itu masih menjadi wacana, dan perlu dibahas lebih mendalam, tambah Menteri. (ags/HUMAS MENPANRB)
