
SURABAYA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menilai pelayanan di Samsat Manyar Surabaya dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Diakuinya, pelayanan pajak yang diterapkan di tempat tersebut sangat memudahkan masyarakat dan meminimalisir praktek percaloan.
“Pelayanan di Samsat ini bagus sekali. Memangkas birokrasi dimana masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembayaran pajak kendaraannya tidak ketemu lagi dengan orang. Jadi aparatur sipil negara di sini hanya sekedar mengawasi dan memberikan asistensi kemudahan bagi masyarakat agar mengerti menggunakan HP-nya (online)," ujar Yuddy saat melakukan sidak di Kantor Samsat Manyar Surabaya, Selasa (18/11).
Yuddy mengatakan, pelayanan yang diberikan Samsat Manyar ini sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, birokrasi tidak berbelit-belit. “Proses yang rumit harus dipangkas. Bisa bayar di atas mobil, melalui ATM, juga pelayanan manualnya yang cukup baik," ujarnya saat didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh.
Saat mendampingi Menpanrb, Soekarwo menjelaskan layanan Samsat di Jawa Timur yang menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada sebanyak 14 unit, sedangkan Samsat online tersebar di 46 titik di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Tidak hanya di Samsat Manyar saja Yuddy melakukan sidak. Semua yang dilakukan Yuddy ini untuk memastikan tempat-tempat yang melaksanakan pelayanan publik di dalamnya terdapat aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan agenda nawacita, negara hadir dan melayani masyarakat. (rr/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Bupati Semarang
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rakor Pemerintah Digital Dilingkup Provinsi NTT
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025