Pin It

20130828 ipdn

BANDUNG - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kembali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan aparatur pemerintah yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat dengan baik.

Hal itu disampaikan Presiden ketika melantik 1.261 orang pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angakatan XX tahun 2013, di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat (28/8). "Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja para aparatur," ujar  Presiden SBY selaku Pembina Upacara Pelantikn tersebut.

Lebih lanjut Presiden menegaskan, reformasi birokrasi bisa dinyatakan berhasil, jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi, dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. “Pada saat yang sama, aparatur negara mampu bekerja secara efisien, reponsif dan cepat, serta memiliki produktivitas yang tinggi," tambah SBY.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada sejumlah kementerian dan lembaga sudah berjalan kearah yang benar. Selain itu, peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan kinerja keuangan negara telah mulai terlihat di sejumlah kementerian dan lembaga.

Namun diakuinya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang mulai diintensifkan pada tahun 2012, masih banyak hal yang harus ditata. "Aspek organisasi, ketatalaksanaan, manajemen kepegawaian, pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan aspek-aspek utama yang harus ditata melalui reformasi birokrasi pemerintah daerah," imbuhnya.

Priseden mengamanatkan kepada praja muda yang nantinya akan bertugas di seluruh wilayah tanah air, harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. "Ikutlah memelihara kehidupan masyarakat yang rukun dan damai serta penuh toleransi serta membangun citra pemerintahan yang baik dan bersih. Jauhilah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi," tegas Presiden. (sgt/HUMAS MENPANRB)