Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anans dalam Sharing Knowledge implementasi e-gov di Kementerian PANRB, Jumat (03/02)
JAKARTA - Penerapan e-Government diwilayah Kabupaten Banyuwangi dinilai sukses, hal tersebut ditunjukan dengan mendapatkan predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah II tahun 2016 belum lama ini di Kota Surabaya, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa untuk mewujudkan sistem e-government diwilayahnya memang tidak dalam waktu singkat, serta memerlukan proses yang cukup panjang. Adapun kunci sukses yang dilakukan dalam mengimplementasikan sistem e-government di Kabupaten Banyuwangi tidak lain melalui Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, berkualifikasi, serta berkemampuan handal dalam bidang IT.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi sangat mengutamakan kompetensi dan kualifikasi pegawainya. Menurut Bupati Abdullah, dalam penciptaan dan penguatan sistem pemerintah terutama dalam tata kelola berbasis elektronik, pihaknya tidak lagi bergantung pada jasa konsultan, melainkan diciptakan oleh para ASN Pemkab Banyuwangi.
Menurutnya, dengan memiliki SDM Aparatur yang smart dan berbasis IT, pihaknya dapat melakukan efisiensi secara signifikan dan secara efektif dapat mengontrol seluruh kegiatan yang dikelola Pemkab Banyuwangi tersebar pada lebih 12.000 titik wilayah di Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi e-government Pemkab Banyuwangi yang terdiri dari e-planning, e-budgeting, dan e-monitoring.
Bupati Banyuwangi mengatakan jika pihaknya saat ini melakukan rekrutmen SDM terhadap lulusan perguruan tinggi negeri yang memiliki IPK 3,5. Selain itu diperlukan SDM yang memiliki kompetensi pada bidang bidang yang diperlukan. Ia pun meyakini jika aparatur diisi dengan yang memiliki kompetensi maka suatu wilayah akan lebih cepat kemajuannya.
Selain itupun pihaknya menerapkan konsep reward and punishment, dimana setiap ASN yang dinilai punya kinerja baik terhadap daerahnya akan diberikan reward berupa tunjangan kinerja. Namun demikian pemberian reward bagi para pegawai melalui beberapa regulasi dan hanya pegawai yang benar benar berkinerja yang berhak mendapatkannya. Setiap pegawai pun wajib melaporkan kegiatannya melalui aplikasi monitoring kinerja pegawai untuk menilai output dan outcome pekerjaan para aparatur setiap harinya.
"Kita juga ada tunjangan yang dinamakan mobilitas kera, dimana setiap pegawai yang berkinerja mendapat fasilitas kendaraan mobil, namun hanya untuk kerja, selesai pemakaian harus dikembalikan dikantor jadi gak dibawa pulang," katanya dalam acara sharing knowledge di Kementerian PANRB, Jumat (03/02).
Ia pun menambahkan bahwa setiap pegawai dilingkungannya dibekali pelatihan dalam upaya peningkatan kinerja. Dengan hal tersebut diharapkan setiap ASN dapat menguasai teknologi serta memiliki kompetensi guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Djajat Sudrajat menjelaskan jika pengelolaan keuangan Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit, e-village budgeting dan e-village monitoring yang terintegrasi dan sangat membantu akuntabilitas keuangan seluruh dinas hingga desa-desa. Aplikasi keuangan yang dimiliki Pemkab Banyuwangi telah terintegrasi secara online dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pertanggungjawaban kegiatan Pemkab Banyuwangi terjamin akuntabilitas dan transparansinya.
“Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri PANRB Asman Abnur memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu dirinya berharap agar apa yang telah dijalankan Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini implementasi e-gov dapat disebarkan keseluruh daerah yang ada di Indonesia.
"Kalau ilmu pak Bupati dapat ditularkan kepada daerah lainnya, maka pak Bupati akan kebih sukses lagi kedepannya. Selain itupun daerah lainnya juga dapat lebih maju, makanya sekarang gak perlu lagi studi banding, langsung aja studi tiru. Apa yang dianggap baik disuatu daerah ambil kemudian modifikasi," ujarnya.
Acara sharing Knowledge bersama Bupati Banyuwangi turut dihadiri Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Bappenas, Polri serta SKPD dilingkungan Pemkab Banyuwangi. (byu/arl/Humas MenPANRB)
