JAKARTA - Indonesia berhasil menempatkan 9 unit pelayanan publik dalam putaran ke-2 United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014. Unit Pelayanan Publik tersebut adalah LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, UPIK Kota Yogyakarta, Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Kabupaten Luwu Utara, Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, P2T Provinsi Jawa Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan Larasita Kantor Pertanahan Karanganyar.Ke-9 Unit Pelayanan Publik tersebut, menurut Imanuddin, Asisten Deputi Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik telah diminta oleh Komite UNPSA 2014 melalui alamat email kepada penanggung jawab masing-masing untuk menyerahkan 2 surat referensi dan 2 s.d. 5 dokumen pendukung paling lambat tanggal 21 Februari 2014 waktu New York.
Untuk menindaklanjuti permintaan Komite UNPSA 2014 tersebut, ke-9 unit pelayanan publik tersebut diundang untuk mengikuti rapat dan monitoring tanggal 18 Februari 2014 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Tujuannya untuk memastikan, bahwa persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh kesembilan unit pelayanan publik tersbut,” tambah Imanuddin.
Apabila terdapat kesulitan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, GIZ dan KINERJA USAid siap membantu all out.
Indonesia telah mengikuti kontes dunia UNPSA dalam 3 tahun terakhir, namun umumnya sudah gugur di tahap pertama. Terakhir Media Centre Kota Surabaya masuk sampai babak ke-2. Untuk kontes UNPSA 2014 ini, Indonesia mengirimkan 19 unit pelayanan publik namun yang lolos sebanyak 9 unit pelayanan publik untuk dalam putaran ke-2.
Tahun 2014 ini UNPSA membagi dalam 4 katagori, yaitu, perbaikan pemberian pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, promosi pendekatan pemerintahan dalam pengembangan sistem informasi, dan resposive gender dalam pemberian pelayanan.
Dalam berbagai kesempatan, Wamen PANRB Eko Prasojo mengatakan, sebenarnya inovasi pelayanan publik Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Kelemahan kita adalah dalam penyusunan proposal yang kurang fokus, kurang jelas, dan kurang terarah sesuai dengan persyaratan yang diminta, sehingga kurang meyakinkan juri yang menilai.
“Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menang, sehingga akan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional,” ucap Eko Prasojo menambahkan. (ags/HUMAS MENPANRB)
