Pertemuan ini, lanjut Hadi, merupakan lanjutan dari tiga pertemuan sebelumnya di Istana Negara, Istana Bogor, dan Gedung MPR. Tujuan pertemuan adalah untuk membangun sinergi, tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara. Pada kesempatan ini, pimpiman lembaga tinggi negara saling bertukar pikiran dan membahas permasalahan fundamental yang ada di negeri ini. "Tiga lembaga negara menyadari bahwa lembaga negara dibentuk bukan hanya sekadar aksesoris demokrasi, namun dilahirkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang merupakan amanat konstitusi UUD 1945," kata Hadi Poernomo. Hadi menjelaskan, melalui pertemuan ini segala masalah dalam mencapai tujuan perlu ditangani secara bersama-sama, sistematis, sinergis, dan terorganisir sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menjadi pelaksananya. "Dalam pertemuan ini kami mendiskusikan upaya-upaya untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara," ujar Hadi Poernomo. Adapun hasil dari pertemuan tersebut, Hadi menambahkan, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Penguatan tidak hanya dari sisi belanja, tetapi juga penerimaan. "Kami berpendapat, baik BPK maupun lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah, harus terus berkomunikasi untuk memastikan semua pihak bisa terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawabannya," kata Ketua BPK. "Salah satu terobosan untuk mewujudkan hal itu adalah pembangunan Pusat Data BPK untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau biasa disebut dengan e-audit," Hadi menambahkan. Nantinya akan dibangun hubungan data yang link and matches antara lembaga negara, termasuk pemerintah dan pihak terkait pengelola keuangan negara dengan BPK. Dengan demikian bisa ditelusuri sejak dini apakah ada hal yang tidak wajar dalam penggunaan atau pertanggungjawaban keuangan. Menurut Hadi Poernomo, e-audit diharapkan mampu mendorong pencapaian strategi pembangunan pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Selanjutnya para pemimpin lembaga negara juga membahas pentingnya meningkatkan upaya pemberantasan korupsi terutama pada aspek penangkalan dan pencegahannya. Dalam pertemuan tadi juga disinggung ada pemahaman pentingnya gerakan hukum yang disertai rasa keadilan. "Pimpinan lembaga sependapat, momentum yang tepat di bidang pembangunan ekonomi untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kehidupan demokrasi disertai kepatungan hukum dan keadilan bagi semua yang terus kita jaga bersama," Ketua BPK menegaskan. Turut hadir dalam keterangan pers semua pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden SBY dan Wapres Boediono. Tampak pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam. (dit)
Sumber: http://www.presidenri.go.id/
Diunggah oleh gunawan sunendar
