JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menerima kunjungan Walikota Bogor, Arya Bima bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial dan pengurus PHRI Kota Bogor di ruang ketjanya, Rabu (24/12). Kehadiran Walikota itu untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan Kementerian PANRB terkait larangan pegawai negerii sipil melakukan rapat di hotel.
Arya Bima mengungkapkan bahwa kebijakan dimaksud berdampak menurunnya pendapatan Pemkot Bogor, meski dia memahami maksud dari kebijakan tersebut. "Kita mendukung agenda – agenda reformasi birokrasi terkait efisiensi dan potongan biaya – biaya yang tidak logis, ujarnya, sambil mencontohkan biaya perjalanan dinas, studi banding, pengadaan mobil dinas, pengadaan operasional kepala daerah, dan sebagainya.
Namun, lanjut Arya, kebijakan tersebut memiliki dampak yang berkelanjutan, mengingat pendapat kota Bogor paling besar dari sektor perhotelan, di mana lebih dari 50 persen bergantung pada kegiatan pemerintahan.
Selain itu, menurut Bima, kebijakan ini juga berdampak pada banyaknya orang – orang yang terkena PHK. " Saat ini saja sudah ada 200 pekerja yang kena PHK karena hotel sudah tidak mampu lagi menampung mereka dengan pendapatan yang semakin berkurang,” kata Arya.
Menanggapi hal itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memahami permasalahan yang dihadapi oleh Walikota Bogor dan PHRI. Dia mengungkapkan, usai menerbitkan peraturan tersebut, banyak protes yang diterimanya, khususnya dari pihak yang memiliki bisnis perhotelan.
“Saya memahaminya karena rekan-rekan saya yang memiliki bisnis perhotelan juga mengeluhkan hal yang sama. Tetapi ibarat minum obat yang rasanya pahit dan bahkan bisa sampai muntah, tapi nanti pasti akan sembuh. Begitu pula dengan kebijakan ini, karena manfaatnya akan sangat besar untuk rakyat,” kata Yuddy.
Yuddy menyebutkan bahwa Kementerian PANRB sendiri hanya dalam 2 bulan terakhir tidak menyelenggarakan rapat di hotel mampu menghemat anggaran Rp 4 miliar, sementara Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp 15 M dalam. Jika dikalikan jumlah Kementerian Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, pengehematannya dalam 2 bulan terakhir bisa mencapai Rp 1.2 Triliun, ujar Yuddy. "Dana pengehamatan itu bisa dipakai untuk program yang lebih bermanfaat langsung untuk rakyat banyak. Belum lagi dari pengurangan subsidi BBM, lanjutnya.
Yuddy pun memberikan sejumlah solusi untuk mengurangi dampak yang sangat signifikan ini. Pertama, Menteri Pariwisata sudah merancang serangkaian program yang akan menggenjot wisatawan baik domestik maupun asing. Ditargetkan untuk tahun 2015 Indonesia bisa menarik 10 juta wisatawan . “Jadi 3 sampai 4 bulan ke depan situasi yang masih berdarah – darah ini nantinya akan sembuh sendiri,” sergah Menteri.
Solusi kedua, Yuddy menyarankan agar Kota Bogor membuat kegiatan wisata nusantara yang dapat menarik para wisatawan domestic dan asing. Dia mencontohkan seperti kota Jember, Wonosobo, Banyuwangi dan sejumlah kota lainnya yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan nasional dan internasional.
“Dengan adanya kegiatan – kegiatan tersebut maka kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak untuk sektor perhotelan. Karena kalau even di tingkat nasional dimana Pemda sebagai event organizer dan mengakomodir kehadiran turis asing dengan bekerjasama dengan pihak hotel maka saya yakin itu bisa mendongkrak,” katanya.
Dikatakan, dalam revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi ini memang shock therapy. Dulu setiap ganti menteri bisa ganti mobil, sekarang sudah berubah. "Jadi kita jalankan saja yang menjadi kebijakan pemerintah ini, " ujar Yuddy.
Seusai mendengarkan paparan Menteri, Walikota Bogor dapat memahami kebijakan ini walaupun tengah memikirkan bagaimana mengatasinya dalam jangka pendek.
"Saya akan menjalankan kebijakan ini , dan akan berupaya melakukan langkah2 kreatif untuk mengatasi masalah ini ujar Aria Bima. (rr/cc/HUMAS MENPANRB)
