JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta, didampingi Wamen PANRB Eko Prasojo, Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini di Balai Kota Jakarta (27/08/2014). Kunjungan tersebut disambut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama.
Dalam kesempatan itu, Menteri Azwar Abubakar mengatakan bahwa reformasi birokrasi dirancang bukan untuk satu-dua golongan atau satu- dua tahun, tapi didesain untuk bangsa dan negara untuk waktu yang panjang dan terus menerus. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dipantau perkembangannya, dan semua pihak harus ikut bertanggungjawab untuk merealisasikan dan mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. “Siapapun Presidennya, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Suasana di sekitar Gedung Pemprov DKI Jakarta kali ini terasa berbeda dibanding sebulan sebelumnya. Hal ini tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu yang menolak permohonan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1. Tampak puluhan aparat keamanan dari Kesatuan Paspampres dan Kepolisian berjaga di luar dan dalam gedung Balai Kota di Jalan Merdeka Utara Jakarta.
“Sekarang Pak Jokowi sudah tiga per empat presiden. Oktober nanti, seperempat lagi,” ujar Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama yang akrab disapa Ahok. Spontan hadirin pun tertawa dengan joke sang Wagub yang memang terkenal dengan gaya ceplas ceplosnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub mengatakan bahwa nantinya PNS Pemprov DKI Jakarta akan memiliki gaji rata-rata yang lebih tinggi dibanding pegawai swasta. Namun untuk ke sana, mereka harus memenuhi beberapa kriteria, seperti capaian kinerjanya harus sangat baik. “Kalau cuma datang pagi pulang malam tanpa ada kinerja, di kantor main game melulu, lebih baik pejabat tersebut di-stafkan saja atau difungsionalkan,” ujarnya.
Sementara Lurah dan Camat, lanjut AHok, ke depan mempunyai pembantu rumah tangga khusus yang bertugas sebagai petugas lapangan. Lurah dan Camat akan difasilitasi rumah dinas yang dekat dengan kampungnya supaya lebih .fisien dalam memantau warganya. “Jangan ada lagi Lurah atau Camat yang rumahnya di barat, warganya di timur,” imbuhnya di depan para pimpinan SKPD, Satker, Lurah dan Camat se-Jakarta. (ian/HUMAS MENPANRB)
