Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat memberi kata sambutan sekaligus membuka Public Hearing DBRBN 2025-2045 dan Forum Group Disscusion (FGD) Transformasi Birokrasi di Yogyakarta, Selasa (16/12/2025).
SLEMAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045. Reformasi birokrasi merupakan perjalanan panjang, bukan hanya soal lima atau sepuluh tahun, tetapi tentang bagaimana menyiapkan birokrasi Indonesia untuk dua dekade ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut diutarakan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat memberi kata sambutan sekaligus membuka Public Hearing DBRBN 2025-2045 dan Forum Group Disscusion (FGD) Transformasi Birokrasi di Yogyakarta, Selasa (16/12/2025).
Disampaikan bahwa Penyusunan Desain Besar RB ini telah melalui proses yang panjang sejak diinisiasi pada tahun 2023. Dalam prosesnya, Rancangan Desain Besar RB Nasional 2025-2045 telah melalui berbagai macam forum diskusi baik antar instansi pemerintah pusat dan daerah, maupun forum-forum diskusi yang melibatkan akademisi, komunitas masyarakat, private sector, serta sosialisasi kepada masyarakat umum melalui kanal-kanal media sosial.
“Mudah-mudahan dengan berbagai macam proses tersebut, pelaksanaan RB ke depan dapat lebih bermanfaat dan berdampak serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat” sambungnya.
Deputi Erwan juga menekankan Reformasi Birokrasi harus tumbuh dari dialog, dari perbedaan pandangan, dan dari keberanian untuk saling mendengar. Forum Public Hearing ini menjadi ruang penting dan menjadi ruang untuk berjalan bersama, merumuskan arah besar, dan memastikan transformasi birokrasi benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan harapan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana yang hadir memberikan sambutan menggarisbawahi pentingnya kesiapan menghadapi perubahan global menuju 2045 yang menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Persaingan sumber daya alam, dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta pergeseran demografi dan urbanisasi menuntut negara untuk beradaptasi dengan cepat.
Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden menyampaikan arah besar reformasi birokrasi, agar birokrasi semakin responsif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik. “Reformasi Birokrasi tidak dapat berjalan tanpa arah yang jelas. Maka dari itu reformasi birokrasi ditempatkan sebagai bagian dari mandat nasional, agar perubahan birokrasi memiliki kesinambungan hingga jangka panjang” ujarnya
Dalam paparannya juga disampaikan mengenai tiga tantangan besar yang masih menghambat reformasi birokrasi, pertama Defisit sinergi strategis, masih terdapat fragmentasi program antar-instansi, tumpang tindih kebijakan, dan kurangnya policy coherence antara pusat dan daerah.
Kedua rendahnya komitmen kolektif, komitmen reformasi sering kali terjebak dalam target sektoral (silo mentality). Ketiga disparitas kapasitas instansi, perbedaan kapasitas SDM, anggaran, infrastruktur digital, dan tata kelola membuat kualitas birokrasi tidak merata.
Untuk itu, reformasi birokrasi harus ditransformasikan menjadi agenda nasional dan hasil kolektif bersama, bukan sekadar beban administratif masing-masing instansi” tandasnya.
Rangkaian kegiatan public hearing akan dilakukan tiga sesi diskusi panel yaitu diskusi berfokus pada Digital Governance; ASN Muda Pengerak Reformasi Birokrasi; dan Pembangunan Budaya Integritas. Dengan mengundang para akademisi dari UGM, perwakilan pemerintah daerah, serta perwakilan unit-unit kerja vertikal Kementerian dan Lembaga di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.
Diharapkan dengan public hearing ini menjadi pertukaran gagasan dalam forum ini, serta menjadi bagian penting untuk menjaga agar transformasi birokrasi tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada dampak.(HUMAS MENPANRB)
