Pin It
 IMG 20151101 WA0013 640x360
 
BANDUNG - Dalam kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia (DI), sabtu (31/10), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengatakan bahwa sudah sejak lama PT. DI yang sebelumnya bernama IPTN, menjadi harapan untuk membangun kemandirian bangsa melalui produk berteknologi tinggi.
 
"Melalui PT. DI, kita bangun kemandirian bangsa dan lepaskan ketergantungan dari bangsa lain. Jangan sampai kita jadi bangsa tukang," kata Yuddy.
 
Kunjungan Yuddy ke PT. DI tersebut dalam rangka menindaklanjuti permohonan formasi pegawai dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) yang tengah menjalin kerjasama dengan PT. DI dalam rangka pembuatan pesawat N 219 dan N 245. Untuk kedua proyek tersebut, LAPAN membutuhkan ratusan tenaga insinyur muda.
 
Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT. DI, Budi Santoso dan Kepala LAPAN, Thomas Jamaludin, beserta jajaran di Gedung Program manajemen (GPM) PT. DI Bandung, Menteri Yuddy menuturkan bahwa dalam industri pesawat terbang kita memiliki visi besar yang sudah dibangun sejak lama oleh Bapak Habibie. Namun sepertinya ada tembok besar yang menghalangi untuk dapat mengungguli produk lain.
 
"Tembok besar itu adalah tidak adanya political will yang berkesinambungan. Akibatnya perusahaan ini up and down," ujarnya.Perlu ada sekelompok orang dari pemerintahan yang memiliki komitmen kuat untuk mengawal agenda strategis ini secara berkesinambungan agar sampai ke puncak kesuksesan. Apabila belum sampai puncak, bisa turun lagi ke tempat awal pendakian. "Problem terbesar bukan pada pendanaan dan fasilitas, tetapi pada direction dan collective commitment dari para pemimpin bangsa ini. Karena itu, harus terus diingatkan dan direvitaisasi," ujarnya.
 
Menurut Yuddy, era kepemimpinan Jokowi-JK adalah momentum untuk memacu kinerja dan take off bagi perusahaan yang dibangun sejak tahun 1976 ini. Harus tancap gas untuk memajukannya. "Presiden menegaskan pentingnya moda angkutan udara yang menghubungkan pulau-pulau di nusantara. Saya kira itu peluang yang harus dimanfaatkan," imbuhnya.
 
Dalam empat tahun ke depan, kata Yuddy, jajaran direksi harus kerja keras dan secara simultan memacu patriotisme dan heroisme guna menyebarkan dan menularkan gagasan besar ini seperti virus ke berbagai pihak. Di tengah agenda pembangunan, saatnya meminta dukungan yang kuat dari lintas instansi agar semuanya mendukung visi besar PT. DI.
 
"Contohnya, bagaimana cara untuk pergantian pesawat komersial Lion Air bisa disuplai oleh PT. DI. Silahkan komunikasi dengan pak Rusdi Kirana. Demikian juga pemenuhan kebutuhan dalam negeri lainnya, paling tidak 50 % dipenuhi PT. DI. Termasuk untuk pengadaan di instansi pemerintah," terang Yuddy.
 
Mumpung ada Presiden yang komitmen. Apabila sudah ada grand design dan memiliki rencana bisnis yang jelas. Sebagai satu BUMN yang strategis,  selain secara hierarkis melalui menteri BUMN, PT DI bisa secara langsung minta audiensi dengan presiden. Potensi permintaan pasar yang bagus, dihadapkan dengan kemampuan produksi perusahaan, silahkan laporkan kepada Presiden.
 
Yuddy meminta agar PT. DI lebih agresif untuk memasarkan. Konsep marketing  harus diterapkan karena potensi pasarnya sangat prospektif. Bisa memacu skala ekonomi yang besar dan memberikan kontribusi bagi perekomian nasional. Tantangan memang ada, tapi sebaiknya fokus pada peluang.
 
"Sudah berkali-kali ganti nama, dari Nurtanio, IPTN, sekarang PT DI. Bagaimana caranya empat tahun ke depan benar-benar sukses. Buat terobosan pemasaran misal melalui foreign diplomacy ke berbagai negara. Bahkan apabila saya ditugaskan oleh Bapak Presiden, untuk memasarkan ke Singapura, Malaysia, Brunei, pasti bisa. Just do it !" tegas Menteri enerjik asal Bandung ini.
 
Terkait business process dan pengadaan SDM aparatur di LAPAN sebagai mitra kerja PT. DI, Menteri Yuddy memberikan respon positif. Walaupun saat ini kebijakannya moratorium, tetapi untuk formasi khusus yang benar-benar dibutuhkan, seperti untuk mendukung proyek N 219 dan N 245, akan diperhatikan. "Saya tahu dan saya mengerti apa yang harus dilakukan," pungkasnya. (hs/HUMAS MENPANRB)