BANDUNG - Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Anggaran hanya diberikan kepada instansi yang memiliki sasaran strategis sesuai prioritas pemerintah.
“Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau kolusi dan nepotisme,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi ketika membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung (24/11).
Menteri mengungkapkan, selama ini pengelolaan sumber daya keuangan negara masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan, sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. “Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata,” imbuh Yuddy.
Adapun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, imbuhnya, hanya focus pada kemana uang itu dibelanjakan, tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, banyak sekali dana-dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam era pemerintahan Joko Widodo saat ini, Yuddy melanjutkan, prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyakarat. Dari situ ditetapkan sasaran strategis instansi masing-masing, dengan ukuran kinerja yang jelas.
Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), akan mampu memfokuskan kerja-kerja pada arah yang sama serta meingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunana anggaran negara. “Setiap awal tahun, kita menandatangani perjanjian kinerja, perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan sumber daya yang dikelola,” tegas Menteri.
Maknanya, manfaat apa yang dapat diberikan kepada masyarakat, dengan anggaran yang tersedia. “Jadi tidak hanya menghabiskan anggaran semata. Jangan sampai anggaran habis tapi rakyat tidak merasakan apa-apa,” tandas Yuddy.
Ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, akan tetapi dari kemampuan mereka melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan,
Menteri Yuddy Juga menegaskan tagline kerja, kerja, kerja yang diusung pemerintah adalah kerja keras dan terarah menuju pada pencapaian peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara
Acara yang akan berlangsung selama 24-25 November 2014 itu dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, antara lain Sekretaris Daerah, Bapeda, Biro Organisasi dan Inspektorat dari 13 provinsi, se Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DIY. (sgt/HUMAS MENPANRB)
