Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam webinar internasional bertajuk Public Service on VUCA 2.0 yang diadakan Universitas Sriwijaya, Rabu (18/11).
JAKARTA – Saat ini dunia dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks, ditambah dengan pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai sektor, termasuk pemerintahan di Indonesia. Situasi tersebut, dalam dunia internasional, disebut sebagai VUCA, yakni akronim dari volatility, uncertainly, complexity, dan ambiguity.
Secara umum, makna VUCA menggambarkan suatu ketidakpastian, tidak berarah, perubahan situasi sangat cepat yang sebab akibatnya belum jelas. Pada konteks ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghadapi situasi VUCA dalam tatanan organisasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Pemerintah berupaya menciptakan sistem pelayanan publik yang dinamis untuk menghadapi hal-hal kritis. Melalui Kementerian PANRB, pelayanan publik didorong keamanan dalam pelaksanaan layanan selama pandemi.
Kementerian PANRB bertugas pula untuk mengevaluasi dan memantau penerapan pelayanan publik. “Kami juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam webinar internasional bertajuk Public Service on VUCA 2.0 yang diadakan Universitas Sriwijaya, Rabu (18/11).
Hal tersebut disampaikan Diah pada Seminar International 6th SEABAC (Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference) 2020. Acara tahunan yang diusung oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ini sebagai media panel diskusi yang mempertemukan para akademisi, praktisi, dan para pengambil kebijakan dari berbagai negara dan perguruan tinggi.
Penerapan pelayanan publik berbasis elektronik terus digencarkan di berbagai lapisan pemerintah. Salah satunya adalah manajemen pengaduan layanan yang kini bisa dilakukan secara daring. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia bisa menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai kanal aduan.
Pada era saat ini, layanan publik juga terus dipermudah dengan pengintegrasian. Kini, sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. MPP memungkinkan masyarakat mendapatkan banyak layanan dalam satu gedung.
Kementerian PANRB juga mendorong instansi pemerintah untuk menciptakan inovasi pelayanan publik, dan replikasi inovasi. Untuk mendukung hal itu, terobosan yang dilakukan instansi pemerintah dilombakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang rutin digelar oleh Kementerian PANRB sejak 2014.
Diah mengatakan, selama pandemi, permintaan pelayanan publik semakin meningkat dan beragam. Menghadapi era VUCA, diperlukan VUCA yang lain, yakni vision, understanding, clarity, dan agility. “Harus memiliki kemampuan menghadapi permintaan konsumen dan perkembangan yang bisa muncul secara tiba-tiba,” tutup Diah.
Selain Diah, narasumber yang hadir pada acara tersebut ialah Kepala LLDIKTI Regional II, Yuliansyah, Wakil Rektor bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya Taufiq Marwa, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, College Business and Economics Korea University at Sejong Campus Choong Lyol Lee, serta jajaran terkait. (don/HUMAS MENPANRB)
