Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa saat meresmikan MPP Kabupaten Tabalong di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Senin (14/12).
TABALONG - Urusan administrasi dan perizinan masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, kini dipermudah dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan pusat pelayanan modern ini, pemerintah bisa memberikan layanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman.
MPP Kabupaten Tabalong diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Senin (14/12). Menteri Tjahjo berpesan agar layanan masyarakat jangan berbelit, dengan harus pindah dari satu kantor ke kantor lain, yang bisa memakan waktu lama serta memunculkan ketidakpastian.
MPP di Pulau Borneo ini hadir dengan 192 jenis layanan, dari 22 instansi. "Jangan lagi masyarakat dibuat repot dengan harus pindah dari satu kantor ke kantor lain," ujar Menteri Tjahjo usai peninjauan layanan MPP Kabupaten Tabalong. Peresmian MPP ini juga bertepatan dengan puncak rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten Tabalong.
MPP ini telah melayani masyarakat Tabalong sejak Maret 2020. Karena beroperasi saat pandemi Covid-19, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Pengelola MPP juga melakukan disinfeksi secara berkala pada seluruh fasilitas gedung.
Transformasi digital dan pelayanan terintegrasi sudah menjadi sebuah kewajiban dalam masa pandemi seperti saat ini. Pola kerja dan pelayanan yang meminimalisir tatap muka, memaksa penyelenggara pelayanan agar segera beradaptasi dan berbenah.
Menteri Tjahjo juga mengingatkan agar pegawai pemerintah harus selalu meningkatkan kompetensi, selalu belajar dan menambah pengetahuan, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah pekerjaan. "Adanya MPP di Kabupaten Tabalong, maka seluruh jajaran yang tergabung di dalamnya wajib mengembangkan potensi diri, dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan hospitality, berkualitas, serta profesional," ungkap Menteri Tjahjo, yang didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menjelaskan, reformasi birokrasi yang dilakukan, adalah jalan menuju pelayanan publik optimal. MPP Kabupaten Tabalong adalah yang pertama di Bumi Lambung Mangkurat, sebutan bagi Kalimantan Selatan.
Anang mengakui, proses pembentukan MPP ini tidak mudah. Nantinya, lokasi Tabalong menjadi segitiga emas karena akan berdekatan dengan ibu kota baru, yakni di Penajam Paser Utara.
Untuk itu, pihaknya terus berbenah agar menghadirkan tata pemerintahan dan pelayanan yang optimal, salah satunya dengan membentuk pusat pelayanan terpadu modern. "Kami terus melakukan pembenahan. Berkat bantuan Kementerian PANRB melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, MPP ini dapat terwujud," jelasnya. (don/HUMAS MENPANRB)
