JAKARTA - Tes CPNS tahun ini, sebagian besar masih dilaksanakan dengan sistem LJK, yang dalam prakteknya membutuhkan energi dan perhatian yang sangat besar. Namun ke depan, pemerintah mendorong agar semua bisa menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang lebih efisien, akuntabel, dan obyektif.
Tahun ini, tercatat ada sekitar 70 instansi pemerintah yang menggunakan CAT. “Tahun depan kita upayakan semakin banyak yang pakai CAT, sehingga perlu ramai-ramai, seperti ini, seperti lebaran haji,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto di ruang kerjanya, Minggu (03/11).
Untuk mendukung keberhasilan sistem CAT, BKN juga sudah menyiapkan tambahan infrastruktur. Tahun depan, setiap Kanreg BKN menyiapkan 100 CAT. Sementara saat ini, BKN baru memiliki 740 unit CAT. Dari jumlah itu, 600 unit diantaranya tersebar di 12 kantor regional (Kanreg).
Dengan tersedianya unit CAT yang memadai, nantinya, orang mau tes CPNS bisa kapan saja. Setelah lulus kuliah, dia mendaftar untuk ikut tes. Datanya langsung masuk ke bank data CPNS, dan kalau ada K/L atau pemda yang membutuhkan tinggal mengajukan permintaan, sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau sudah ada calon yang memenuhi kualifikasi, langsung dipanggil saja untuk wawancara. “Ini lebih efisien, akuntabel, dan obyektif,” ujar Tasdik.
Kementerian PANRB akan selalu berkoordiansi dengan Kemenetrian Keuangan, berapa formasi pegawai yang dibutuhkan setiap tahun. Kalau dari awal sudah disetujui dan tercantum dalam APBN, nantinya diumumkan kepada masyarakat. Testingnya bisa kapan saja, apakah di BKN atau di lembaga yang ditentukan pemerintah.
Lain halnya kalau tes dengan sistem LJK. Harus bikin soal, menyiapkan LJK, mengolah, mengawasi, pengamanan distribusi dan sebagainya. Kalau dengan CAT, peserta datang, duduk, soal sudah ada, tinggal kerjakan. Yang penting bank soalnya sudah siap, variannya semakin banyak. “Mudah-mudahan tahun depan sudah semakin banyak yang menggunakan CAT,” ujarnya.
Kendati demikian, Tasdik tidak menutup mata terhadap beberapa daerah yang belum familier dengan komputer. Indonesia kan kondisinya beda-beda. Kalau di Jawa mungkin sudah.
Tasdik menambahkan, tes CPNS juga mengubah mindset bangsa, bukan sekadar persoalan teknis. Kalau tes ini bagus, obyektif, negara setidaknya mendapat dua keuntungan. “Negara mendapat pegawai yang baik, dan pemerintah mendapatkan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Sekretaris Kementerian PANRB juga mengajak berbagai pihak untuk mengubah paradigma berpikir yang ada saat ini. Berbagai persyaratan dibutuhkan untuk sekadar melamar menjadi CPNS. Belum tentu diterima, orang sudah harus mengeluarkan banyak uang. Karena itu, Tasdik menyarankan agar asumsi itu diubah. Warga masyarakat harus dilihat sebagai orang baik semua, kecuali kalau ada catatan polisi. “Sekarang ini mindsetnya terbalik, harus ada dulu syaratnya. Semua orang dianggap tidak baik, kecuali yang mempunyai SKCK,” pungkasnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
