Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk antar wilayah yang tinggi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak dapat dihindarkan. Hal ini kemudian sangat berpotensi menjadi rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) antardaerah. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar gubernur baik dari pengelolaan data terpadu maupun program yang terintegrasi.
“Penanganan Covid di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI [Jakarta], Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (2/08/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab Wapres menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti.
“Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI [Jakarta], Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ungkap Wapres.
“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tambahnya.
Khususnya, lanjut Wapres, dengan ditemukannya varian-varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan varian Kappa yang memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi, maka penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan.
“Kita harus terus waspada dengan memperkuat upaya penangangan di hulu, 3M 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui. Ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi, karena itu juga harus kita waspadai,” imbau Wapres.
Menutup arahannya, Wapres pun berpesan kepada Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan.
“Dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” pungkas Wapres.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 di Jakarta yang menjadi pusat perkantoran serta pusat niaga bagi wilayah di sekitarnya. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, namun juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.
Di sisi lain, Anies juga melaporkan bahwa selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihaknya telah mengeluarkan kebijakan bagi para pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk mendaftarkan diri. Sehingga, mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk ke Jakarta dapat dikendalikan.
“DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi, terdaftar. Yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya. Lalu keluarlah kebijakan mereka mengisi form dari perusahaan namanya STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu. Kalau surat itu bukti bahwa dia memang sektor esensial atau sektor kritikal. Jadi itu untuk pengendalian pergerakan yang kita lakukan sejak awal Juli,” lapor Anies.
Sejalan dengan Wapres, Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan bahwa sinergi antar gubernur di wilayah aglomerasi Jabodetabek sangat penting agar tidak terjadi ego wilayah dan program yang diimplementasikan dapat selaras. Di sisi lain, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya contoh dari para pimpinan wilayah dalam melaksanakan 5M dan 3T agar seluruh masyarakat dapat meneladani contoh positif tersebut.
“Diperlukan suatu peningkatan koordinasi dan sinergitas di wilayah Jabodetabek agar selaras dan tidak terjadi ego kewilayahan,” urai Burhanuddin.
“Agar pemerintah daerah tetap melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah aglomerasi Jabodetabek untuk memberikan pemahaman bahaya Covid-19, pentingnya vaksinasi, tetap menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imbauan terhadap para pejabat publik agar senantiasa menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan PPKM,” tandasnya.
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito.
Selain Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Wakil Gubernur Banten, tampak hadir secara virtual Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, dan para Walikota se-DKI Jakarta.
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (NN/RJP, BPMI-Setwapres)
